Pandemi COVID-19 menyebabkan terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat seperti dilarang berkerumun maupun masyarakat menjadi lebih aktif dalam ranah digital. Perubahan tersebut memunculkan tindak pidana yang sudah lama tiada, seperti melanggar UU Wabah Penyakit Menular, serta meningkatnya kasus pelanggaran UU ITE. KUHAP, sebagai pedoman untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, hingga upaya paksa, belum mengatur cara melakukan hal tersebut dalam situasi pandemi COVID-19. Skripsi ini akan membahas mengenai penyelidikan, penyidikan, upaya paksa, maupun bukti permulaan yang cukup dalam menangani kasus-kasus yang terjadi selama pandemi COVID-19 seperti Aksi Hardiknas 2021 tentang kerumunan dan Ravio Patra mengenai UU ITE, kemudian dianalisis dengan KUHAP serta hukum yang berlaku selama ini mengenai hal tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan bentuk penelitian yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah selama pandemi COVID-19 belum terdapat peraturan baru mengenai pelaksanaan KUHAP di situasi ini, serta masih terjadinya tindakan penyelidik/penyidik di luar dari prosedur hukum yang diatur sejauh ini seperti menggunakan kekerasan, ancaman, kebohongan, atau melakukan interogasi yang tidak ada dalam KUHAP maupun turunannya. Oleh karena itu, perlu adanya peraturan pelaksana KUHAP dalam situasi pandemi COVID-19 serta perlu segera disahkan RKUHAP agar dapat menjawab permasalahan yang ada dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia berdasarkan analisis dari dua kasus ini.
The COVID-19 pandemic has caused changes in people’s lives, such as being prohibited from gathering and people becoming more active in the digital realm. Due to these changes, there is an increasing trend cases of violation of the Infectious Diseases Outbreak Law and an increasing number of cases violating the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE). The Criminal Procedure Code (KUHAP) as a guideline for conducting investigations and forced efforts has not regulated how to execute those during COVID-19. This thesis will discuss investigations, forced efforts, and sufficient preliminary evidence in handling cases during COVID-19 such as Hardiknas 2021 Demonstration regarding crowds and Ravio Patra regarding UU ITE, which will be analyzed with the Criminal Procedure Code and applicable laws. This research was conducted using qualitative research methods in the form of normative juridical research. As the conclusions of this thesis, it is found that during COVID-19 pandemic, there were no new regulations regarding the implementation of the Criminal Procedure Code and the actions used by investigators outside of the legal procedures are still happening such as violence, threats, lies, or conducting interrogations that did not exist in the Criminal Procedure Code and its derivatives. Therefore, there is a need for regulations on how to implement the Criminal Procedure Code during COVID-19 and it is necessary to immediately ratify the Criminal Procedure Code Draft to be able to solve problems that exist in the Indonesian Criminal Procedure Code based on the analysis of these two cases. |
S-Surya Yudiputra.pdf :: Unduh