Indonesia yang menerapkan pemisahan kekuasaan bertujuan agar masing-masing cabang kekuasaaan dapat terjalin checks and balances. Namun, mekansime tersebut berbeda ketika dalam keadaan darurat, di mana memerlukan tindakan luar biasa, cepat dan bahkan diperbolehkan melakukan tindakan yang inkonstitusional. Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia direspon dengan menetapkannya sebagai keadaan darurat Kesehatan masyarakat dalam Keppres Nomor 11 Tahun 2020 yang tidak termasuk ke dalam rezim hukum darurat yang ada dalam konstitusi. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normative, dan pendekatan perbandingan hukum berdasarkan pengaturan kedaruratan dalam konstitusi beberapa negara. Hasil penelitian menunjukan pelaksanaan fungsi DPR RI selama masa darurat pandemi Covid-19 dilaksanakan secara normative namun tidak proporsional. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas legislasi DPR RI yang hampir tidak melahirkan UU yang berkaitan dengan penanganan pandemi, pengawasan yang bersifat prosedural terkait pemilihan pejabat public dan pembentukan tim pengawas. Dalam fungsi anggaran, DPR melakukan terobosan yakni refocusing dan realokasi APBN yang diperuntukkan untuk penanganan pandemic. Hal ini diakibatkan karena Indonesia tidak memiliki perangkat hukum yang memberikan keterlibatan DPR RI dalam masa darurat. Berbeda dengan beberapa negara yang dibahas, di dalam konstitusinya diatur mengenai peran serta DPR dan mekanisme pelaksanaan fungsinya dalam keadaan darurat.
Indonesia, which implements the separation of powers, aims so that each branch of power can be intertwined checks and balances. However, the mechanism is different when in an emergency, which requires extraordinary, fast and even unconstitutional action. The Covid-19 pandemic that hit Indonesia was responded to by establishing it as a public health emergency in Presidential Decree No. 11 of 2020 which is not included in the emergency legal regime in the constitution. By using normative legal research methods, and comparative law approaches based on emergency arrangements in the constitutions of several countries. The results showed that the implementation of the functions of the Indonesian House of Representatives during the Covid-19 pandemic emergency was carried out normatively but disproportionately. This can be seen from the legislative activities of the DPR RI which almost did not produce laws related to handling the pandemic. procedural supervision related to the selection of public officials and the formation of a supervisory team. In the budget function, the DPR made a breakthrough, namely refocusing and reallocating the APBN which was intended to deal with the pandemic. This is because Indonesia does not have a legal instrument that provides for the involvement of the DPR RI in an emergency. In contrast to some of the countries discussed, the constitution regulates the role of the DPR and the mechanism for carrying out its functions in an emergency. |
T-Irfan Zidni.pdf :: Unduh