Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa perubahan besar pada transaksi perdagangan, dengan adanya internet pada saat ini transaksi perdagangan dapat dilakukan secara online. Salah satu bentuk transaksi yang dilakukan secara online yaitu melalui online marketplace, saat ini banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang sudah mulai melakukan usaha perdagangan melalui online marketplace. Pemerintah melihat bahwa perdagangan melalui online marketplace yang dilakukan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki potensi penerimaan pajak yang besar. Namun, hingga saat ini belum ada peraturan yang secara khusus mengatur mengenai pemungutan pajak atas transaksi yang dilakukan melalui online marketplace, terkhususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce, menyebutkan bahwa pemungutan pajak pada transaksi melalui online marketplace sama dengan pemungutan pajak pada transaksi secara konvensional. Namun, pada Surat Edaran tersebut belum dijelaskan secara khusus bagaimanakah tahap-tahap pemungutan pajak bagi pelaku usaha yang melakukan transaksi melalui online marketplace apakah diperlukan data pembanding dalam bentuk data pendapatan pelaku usaha dari pihak ketiga (pihak penyedia jasa online marketplace) ataukah tidak. Penilitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif, serta pada penelitian ini menguraikan permasalahan pemungutan pajak melalui online marketplace dan melakukan analisa atas permasalahan tersebut. Mengacu pada permasalahan pada pemungutan pajak melalui online marketplace tersebut, maka sebaiknya pemerintah membuat suatu peraturan mengenai pemungutan pajak atas transaksi online marketplace di Indonesia agar penerimaan pajak pada transaksi yang dilakukan melalui online marketplace dapat lebih optimal.
The development of information and communication technology brings major changes to trade transactions. With the internet, at this time, trading transactions can be done online. One of the forms of transactions carried out online is through an online marketplace. Currently, many Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) have started trading businesses through the online marketplace. The government sees that trading through online marketplaces by Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) has the potential for large tax revenues. However, until now, no regulation specifically regulates the collection of taxes on transactions made through the online marketplace, especially for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). Based on the Circular Letter of the Director General of Taxes Number SE-62/PJ/2013 concerning Affirmation of Tax Provisions on E-Commerce Transactions, it is stated that tax collection on transactions through online marketplaces is the same as tax collection on conventional transactions. However, in the Circular Letter, it has not been specifically explained how the stages of tax collection for business actors who conduct transactions through the online marketplace, whether comparative data in the form income data is needed from a third party (the online marketplace service provider) or not. This research is juridical-normative, and this research describes the problem of tax collection through the online marketplace and analyzes these problems. Referring to those problems, the government should regulate tax collection on online marketplace transactions in Indonesia so tax revenue on transactions made through online marketplaces can be more optimal. |
S-Satria Patridina.pdf :: Unduh