PT Pelindo (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan khusus untuk melakukan pengusahaan terhadap kegiatan kepelabuhanan di Indonesia, yang salah satunya adalah penyediaan jasa bongkar muat. Penelitian ini membahas terkait dugaan penguasaan pasar dalam penyediaan jasa bongkar muat yang secara khusus dilakukan oleh PT Pelindo IV (Persero) di Dermaga Yos Sudarso Pelabuhan Ambon, dengan melakukan analisis terhadap Putusan KPPU Nomor 29/KPPU-L/2020. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji terkait posisi PT Pelindo IV (Persero) selaku Badan Usaha Pelabuhan (“BUP”) Dermaga Yos Sudarso Pelabuhan Ambon yang telah menerima hak konsesi dari negara, serta kesesuaian pertimbangan Majelis Hakim KPPU dalam Putusan No. 29/KPPU-L/2020 mengenai Pasal 19 huruf A dan B serta Pasal 50 huruf A jo. Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif. Merujuk pada hal tersebut, penulis akan mengaitkan antara pokok permasalahan dengan peraturan serta doktrin terkait. Setelah penulis menganalisis dan membandingkan antara pertimbangan Majelis Hakim KPPU dengan yurisprudensi terdahulu, penulis menyimpulkan bahwa terdapat kekeliruan dalam pertimbangan Majelis Hakim KPPU terkait posisi PT Pelindo IV (Persero) sebagai BUMN khusus kepelabuhanan yang telah diberikan hak konsesi oleh negara sebagai salah satu bentuk Monopoli Negara dan merupakan pelaksanaan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, KPPU sebagai lembaga penegak hukum persaingan usaha di Indonesia untuk lebih kritis dalam mempertimbangkan posisi, peran dan fungsi dari PT Pelindo (Persero) sebagai BUMN penyelenggara kegiatan kepelabuhanan di Indonesia.
PT Pelindo (Persero) is a State Owned Enterprise (“SOE”) which was specifically established to operate port activities in Indonesia, one of which is providing container services. This research discusses the alleged market control in the provision of container services which were specifically carried out by PT Pelindo IV (Persero) at Yos Sudarso Pier, Port of Ambon, by analyzing the Verdict of KPPU Number 29/KPPU-L/2020. The purpose of this research is to analyze the position of PT Pelindo IV (Persero) as the Port Company of Yos Sudarso Pier, Port of Ambon, and the suitability of the KPPU Panel of Judges’ consideration in Verdict No. 29/KPPU-L/2020 regarding Article 19 letters A and B and Article 50 letter A jo. Article 51 of Law Number 5 of 1999. This research is judicial-normative with qualitative analysis method. Therefore, the author will link the subject matter with related regulations and doctrines. After the author has analyzed and compared between KPPU Panel of Judges’ considerations with previous jurisprudence, the author concluded that there was a mistake in the consideration of PT Pelindo IV (Persero)’s position as a special SOE for ports that had been granted concession rights by the state, which as a form of State Monopoly and is the implementation of Article 33 paragraph (2) of the 1945 Constitution. Therefore, KPPU as the business competition law enforces in Indonesia should be more critical in considering the position, role, and the function of PT Pelindo (Persero) as a SOE that organizes port activities in Indonesia. |
S-Attala Triandra.pdf :: Unduh