Penyelesaian Sengketa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja melalui Upaya Administratif = Settlement of Government Employee Disputes with Work Agreements through Administrative Efforts
Satya Suryo Harjanto;
Daly Erni, supervisor; Simatupang, Dian Puji Nugraha, examiner; Tri Hayati, examiner; Hutagaol, Henry Darmawan, examiner
(Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022)
|
|
Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan subjek hukum dalam penyelesaian sengketa pegawai melalui upaya administratif. Salah satu alasan adanya sengketa pegawai karena adanya pemutusan hubungan perjanjian kerja bagi PPPK. Dengan tidak diaturnya tingkatan atau kategorisasi pelanggaran disiplin bagi PPPK menimbulkan ketidakseragaman pengaturan disiplin antara satu instansi dengan instansi lainnya sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keberadaan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) dalam penyelesaian sengketa bagi PPPK dan menganalisis upaya administratif yang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tipologi eksploratif. Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif serta hasil penelitian disajikan berbentuk deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perubahan yang lebih baik mengenai transformasi keberadaan BPASN dibandingkan dengan kelembagaan sebelumnya yakni Badan Pertimbangan Kepegawaian. Hal ini dikarenakan tidak hanya Pegawai Negeri Sipil saja yang dapat mengajukan sengketa, namun juga PPPK melalui upaya administratif berupa banding administratif terhadap keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK. Selain itu, adanya ketidaksinkronan serta ketidakjelasan pengaturan dan kategorisasi pelanggaran disiplin bagi PPPK sehingga akan menimbulkan persoalan hukum. Hal tersebut berimplikasi pada BPASN yang tidak memiliki pedoman dalam menetapkan apakah tindakan PPPK sebanding dengan hukuman yang menjadi dasar pemutusan hubungan perjanjian kerja tersebut karena setiap instansi memiliki pengaturan disiplin PPPK masing-masing. Oleh karena itu, Pemerintah perlu melakukan pengaturan mengenai disiplin PPPK berkaitan dengan jenis tingkatan hukuman disiplin beserta jenis perbuatan dan klasifikasinya guna menghindari adanya disparitas dalam penegakkan disiplin bagi PPPK yang akan berdampak pada penyelesaian sengketa kepada BPASN. After the enactment of Law Number 5 of 2014 about State Civil Apparatus, Government Employees with Work Agreements (PPPK) are legal subjects in resolving employee disputes through administrative efforts. One of the reasons for the employee dispute is the termination of the employment agreement for PPPK. By not regulating the level or categorization of disciplinary violations for PPPK, it creates uniformity in disciplinary arrangements between one agency and another, so that it has the potential to create legal uncertainty. This study aims to identify the existence of the State Civil Apparatus Advisory Board (BPASN) in dispute resolution for PPPK and analyze the administrative efforts made in resolving disputes. This research is a normative legal research with exploratory typology. Data analysis was carried out using qualitative methods and the research results were presented in descriptive-analytical form. The results showed that there was a better change regarding the transformation of the existence of BPASN compared to the previous institution, namely the Personnel Advisory Board. This is because not only Civil Servants can file disputes, but also PPPK through administrative efforts in the form of administrative appeals against the decision to terminate the employment agreement as PPPK. In addition, the existence of asynchronous and unclear arrangements and categorization of disciplinary violations for PPPK will cause legal problems. This has implications for BPASN which does not have guidelines in determining whether the PPPK action is comparable to the punishment that is the basis for terminating the employment agreement because each agency has its own PPPK disciplinary arrangements. Therefore, the Government needs to make arrangements regarding the discipline of PPPK in relation to the types of disciplinary punishment levels along with the types of actions and their classifications in order to avoid disparities in discipline enforcement for PPPK which will have an impact on dispute resolution to BPASN |
 T-Satya Suryo Harjanto.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | T-pdf |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | computer |
| Tipe Carrier : | online resource |
| Deskripsi Fisik : | xvii, 97 pages : illustrations + appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| T-pdf | 15-23-58887435 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20521324 |
