Menentukan Tindakan China Terhadap Perusahaan BUM di Pasar Domestik Sebagai Subsidi Ilegal GATT = Determining China's Measures to Its State-Owned enterprises in Domestic Market as Illegal Subsidies of The GATT 1994
Pahlawan Jati Kusumo;
Ranggalawe Suryasaladin, examiner; Rouli Anita Valentina, examiner; Rosewitha Irawaty, examiner
(Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022)
|
|
Subsidi adalah bagian penting dari perekonomian negara mana pun, karena merupakan alat yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan stabilitas ekonomi dan sosial di dalam negeri melalui dukungan produksi dalam negeri dan bisnis lokal. Subsidi juga harus diatur secara ekstensif karena dapat juga digunakan untuk memberikan keunggulan kompetitif dan mencegah terjadinya perdagangan bebas dalam ekonomi domestik suatu negara. Dalam hal ini, GATT 1994 bersama dengan perjanjian lain yang lebih spesifik telah memberikan aturan dan regulasi yang diperlukan untuk mengatur perdagangan bebas demi menjaga kepentingan semua pihak di pasar internasional. Akibatnya, penting untuk menentukan subsidi apa yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan di dalam GATT 1994 berdasarkan pada jenis, mekanisme, dan dampaknya terhadap perekonomian. Untuk tujuan tersebut, skripsi ini akan mengkaji langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah Cina dalam mendukung perusahaan milik negara yang telah membawa perusahaan milik negara Cina menjadi salah satu entitas perdagangan yang paling dominan baik di pasar internasional maupun dalam pasar Cina sendiri. Oleh karena itu, skripsi ini akan mengkaji tentang tindakan-tindakan tersebut terhadap BUMN yang diatur dalam ketentuan GATT 1994 untuk mengetahui apakah tindakan tersebut sesuai dengan ketentuannya berdasarkan mekanisme, tipologi, dan dampaknya terhadap perdagangan di dalam negeri pasar negeri tersebut. Hal ini akan dilakukan melalui metode deskriptif dengan terlebih dahulu memeriksa peraturan dan ketentuan GATT 1994 yang relevan tentang perdagangan internasional dan menerapkannya pada langkah-langkah yang ditetapkan oleh Pemerintah Cina terhadap perusahaan milik negaranya. Selanjutnya, wawasan dan pemahaman yang diperoleh dari analisis ini mengenai sifat subsidi yang dilarang dan yang tidak dilarang akan digunakan dan dianalisis untuk kepentingan pemerintah Indonesia mengenai langkah-langkahnya dan sikap umumnya sendiri terhadap subsidi. Subsidies are an important part of any country’s economy, for it is a tool that can be used by the government to promote economic and societal stability within the country through support of domestic production and local businesses. Subsidies must also be extensively regulated and governed for they could also be used to afford competitive advantage and prevent the occurrence of free trade within a nation’s domestic economy. In this matter, the GATT 1994 along with other more specific agreements provide necessary rules and regulations in order to govern free trade and preserve the interests of all parties within the global market. As a result, it is important to determine what subsidies are within the rules and regulations of the GATT 1994 depending on its type, mechanism, and impact on the economy. For this purpose, the thesis will examine the measures that have been enacted by the Chinese government in support of its state-owned enterprises which has lead China’s state-owned enterprises to be one of the most dominant trading entities within both the global marketplace and China’s own domestic market. Therefore, the thesis will study regarding those measures towards its state-owned enterprises within the rules and regulations of the GATT 1994 to determine whether these measures are in accordance with its provisions based on its mechanism, typology, and impact to the trade within that domestic market. This will be done through a descriptive literature review method by first examining the relevant provisions and stipulations of the GATT 1994 regarding international trade and applying them to the measures enacted by the Chinese Government towards its state-owned enterprises. Furthermore, the insight and understanding obtained from this analysis regarding the nature of prohibited and non-prohibited subsidies will be utilized and analysed for the benefit of the Indonesian government regarding its own measures and general attitude towards subsidies. |
 S-Pahlawan Jati Kusumo.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | S-pdf |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | eng |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | computer |
| Tipe Carrier : | online resource |
| Deskripsi Fisik : | vii, 69 pages { illustration + appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| S-pdf | 14-22-88833302 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20521539 |
