Pemanggilan yang disampaikan kepada pemegang saham merupakan persyaratan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB). Pemanggilan yang tidak dilakukan kepada pemegang saham, maka mempengaruhi keabsahan RUPS-LB. Penelitian ini mengenai penyelenggaraan RUPS-LB PT.SM dengan agenda pemberhentian anggota Dewan Komisaris. Undangan rapat dalam penyelenggaraan RUPS-LB tersebut, tidak disampaikan kepada seorang pemegang saham. Hal ini karena, tidak ada bukti pengiriman undangan rapat kepada pemegang saham. Notaris yang bertugas mencatat segala apa yang dilihat dan didengar langsung dalam RUPS-LB PT.SM tetap membuat Akta Berita Acara RUPS-LB meskipun tidak ada bukti pengiriman undangan rapat. Rumusan masalah penelitian ini yaitu akibat hukum dari undangan rapat yang tidak disampaikan kepada pemegang saham terhadap RUPS-LB dengan agenda pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan tanggung jawab Notaris atas pembuatan Akta Berita Acara RUPS-LB yang undangan rapat tidak disampaikan kepada pemegang saham. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris analitis. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini adalah akibat hukum dari undangan rapat yang tidak disampaikan kepada pemegang saham terhadap RUPS-LB dengan agenda pemberhentian anggota Dewan Komisaris tidak sah, karena tidak memenuhi ketentuan pemanggilan Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 82 ayat (2) UUPT. Kemudian, Notaris yang tidak memeriksa kebenaran formil dokumen terkait penyampaian undangan RUPS-LB tidak dimintakan pertanggungjawaban, akan tetapi perbuatan tersebut telah melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 (UUJN). Notaris sepatutnya dimintakan pertanggungjawaban atas pelanggaran tersebut secara kode etik, administrasi, dan perdata.
The summons sent to shareholders is a requirement for holding an Extraordinary General Meeting of Shareholders (RUPS-LB). Invitations that are not made to shareholders will affect the validity of the RUPS. This research is about holding the RUPS of PT.SM with the agenda of dismissing members of the Board of Commissioners. The invitation to the meeting in holding the RUPS was not submitted to a shareholder. This is because, there is no evidence of sending meeting invitations to shareholders. The notary who is in charge of recording everything that is seen and heard directly in the RUPS of PT. SM still makes the Deed of Minutes of the RUPS even though there is no evidence of sending the meeting invitation. The formulation of the research problem is the legal consequences of meeting invitations that are not submitted to the shareholders of the RUPS with the agenda of dismissing members of the Board of Commissioners and the responsibility of the Notary for making the Deed of Minutes of the RUPS which the meeting invitations are not submitted to the shareholders. The research method used in this research is normative juridical with explanatory analytical research type. This study uses secondary data which was analyzed using qualitative methods. The results of this study are the legal consequences of meeting invitations that are not submitted to shareholders at the RUPS with the agenda of dismissing members of the Board of Commissioners are invalid, because they do not meet the provisions of the summons of Article 81 paragraph (2) and Article 82 paragraph (2) of the Company Law. Then, a Notary who does not check the correctness of the formal documents related to the submission of the invitation to the RUPS is not held accountable, but the act has violated Article 16 paragraph (1) letter a of Law Number 30 of 2004 concerning the Position of a Notary as amended by Law Number 2 of 2014 (UUJN). Notaries should be held accountable for these violations in a code of ethics, administration, and civil. |
T-Nurizkha Arlina.pdf :: Unduh