Penandatanganan Akta Di Rumah Tahanan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan = Deed Signing In Prison Based On Law And Regulations
Benavita Aprilia Kurnia;
Daly Erni, supervisor; Latumeten, Pieter Evarhardus, supervisor; Siti Hajati Hoesin, examiner; Winanto Wiryomartani, examiner
(Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022)
|
|
Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya memiliki keharusan untuk melakukan penandatanganan akta di wilayah jabatannya. Namun, dapat saja terjadi permasalahan dimana pihak penghadap sedang memiliki masalah hukum seperti sedang menjalankan masa tahanan di rumah tahanan. Selain itu, pedoman maupun penelitian terhadap pelaksanaan penandatanganan dan pembacaan akta yang dilakukan di rumah tahanan masih sangat minim walaupun tiap tahunnya banyak terjadi kasus yang mengharuskan dilakukannya perbuatan hukum di rumah tahanan. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah pengaturan penandatanganan akta dalam rumah tahanan dan akibat hukum penandatangan akta yang penjualnya sedang ditahan dalam rumah tahanan berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli dan kuasa menjual. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang didukung dengan hasil wawancara dan tipe penelitian bersifat eksplanatoris analitis. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa penandatanganan akta di dalam rumah tahanan dapat dilakukan dengan memperhatikan tindak pidana yang dilakukan tahanan ini akan membuatnya kehilangan kemerdekaan untuk melakukan perbuatan hukum atau tidak serta apakah tahanan cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Tahanan dengan kasus narkoba dan berstatus sebagai pemakai tetap memiliki hak untuk melakukan tindakan hukum di bidang keperdataan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 KUHPerdata. Dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku, pelaksanaan penandatangan akta yang dilakukan di luar wilayah kerja notaris dapat dilakukan dengan menggunakan akta kuasa jual maupun perjanjian pengikatan jual beli. Namun, Perjanjian Pengikatan Jual Beli adalah pilihan yang paling tepat karena lebih aman karena memiliki risiko yang lebih kecil untuk terjadinya sengketa. Notaries in carrying out their duties and positions have the obligation to sign the deed in their area of ââoffice. However, problems may occur where the appearer is having legal problems, such as serving a period of detention in a detention center. In addition, guidelines and research on the implementation of signing and reading of deeds carried out in detention centers are still very minimal, although every year there are many cases that require legal actions to be carried out in detention centers. The problems discussed in this study are the arrangements for signing the deed in the detention house and the legal consequences of signing the deed where the seller is being detained in a detention house based on a binding sale and purchase agreement and the power to sell. The research method used is normative juridical by reviewing the provisions of the legislation supported by the results of interviews and the type of research is explanatory and analytical. Based on the results of the study, it is known that the signing of the deed in the detention house can be done by taking into account the criminal acts committed by the prisoner will make him lose his freedom to carry out legal actions or not and whether the prisoner is capable of carrying out legal actions. Detainees with drug cases and status as users still have the right to take legal action in the civil sector as regulated in Article 3 of the Civil Code. By taking into account the applicable provisions, the execution of the signing of the deed carried out outside the notary's work area can be carried out using a deed of power of sale or a binding sale and purchase agreement. However, the Sale and Purchase Binding Agreement is the most appropriate choice because it is safer because it has less risk for disputes to occur. |
 T-Benavita Aprilia Kurnia.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | T-pdf |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | computer |
| Tipe Carrier : | online resorce |
| Deskripsi Fisik : | xiii, 98 pages : illustration + appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| T-pdf | 15-23-43748844 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20522147 |
