Pelaksanaan Pemeriksaan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Terhadap Pelanggaran Jabatan Dan Perilaku Notaris (Studi Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor: 10/PTS/Mj.Pwn.Prov.DKIJakarta/IX/2021) = Implementation of the Examination of the Notary Regional Supervisory Board Against Breach of Notary's Position and Behavior (Study of Notary Regional Supervisory Board DKI Jakarta Decision Number: 10/PTS/Mj.Pwn.Prov.DKIJakarta/IX/2021)
Asyura Triana Arimurti;
Siti Hayati Hoesin, supervisor; Daly Erni, examiner; Farida Prihatini, examiner
(Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022)
|
|
Majelis Pengawas Notaris merupakan badan yang berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Hal ini bertujuan agar notaris menjalankan jabatannya sesuai peraturan jabatan dan kode etik yang berlaku. Dalam praktiknya, ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris dalam memeriksa notaris. Berkaitan dengan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor: 10/PTS/Mj.Pwn.Prov.DKIJakarta/IX/2021, adapun pokok permasalahan yang diteliti adalah kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris dalam memeriksa notaris serta pelaksanaan prosedur pemeriksaan dan penjatuhan sanksi oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris terhadap notaris dalam putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan metode analisis data berupa kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Pengawas Wilayah Notaris berwenang untuk memeriksa notaris karena telah sesuai dengan subjek dan objek pembinaan dan pengawasan Majelis Pengawas Notaris. Dalam kasus ini, notaris juga telah membuat akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan akta notaris yang dibuat bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga Majelis Pembina dan Pengawas PPAT serta Majelis Kehormatan Ikatan PPAT juga berwenang untuk memeriksa notaris tersebut. Pelaksanaan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris telah melanggar jangka waktu dalam Permenkumham No. 15 Tahun 2020 sehingga putusan tersebut mengandung cacat prosedur. Dalam hal ini, diperlukan adanya peraturan yang mengakomodir hal yang dapat dilakukan apabila pengganti antarwaktu belum efektif menggantikan anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris yang diberhentikan. Dengan demikian, pemeriksaan terhadap kasus yang sedang dalam proses tidak terhambat dan dapat dilaksanakan. Upaya hukum yang dapat diajukan oleh pihak yang merasa tidak puas atas putusan tersebut adalah mengajukan gugatan melalui pengadilan tata usaha negara. Notary Supervisory Board is agency authorized to provide notary’s guidance and supervision. It is intended that notary does job in accordance with position regulations and code of ethics. In practice, there were violations committed by Notary Regional Supervisory Board in examining notary. In connection with Notary Regional Supervisory Board DKI Jakarta Decision Number: 10/PTS/Mj.Pwn.Prov.DKIJakarta/IX/2021, the issues studied are authority of Notary Regional Supervisory Board in examining notary as well as implementation of examination procedures and imposition of sanctions by Notary Regional Supervisory Board in the decision. The research method used is juridical-normative with qualitative data analysis methods. Results showed that Notary Supervisory Board has authority to examine notary because it is in accordance with subject and object of guidance and supervision of the Notary Supervisory Board. Notary has also made a deed of Land Deed Official (PPAT) based on notarial deed that made contrary to legal provisions so PPAT Guidance and Supervisory Board and PPAT Association Honorary Board are authorized to examine. Examination and imposition of sanctions by Notary Regional Supervisory Board has violated timeframe in Minister of Law and Human Rights’ Regulation No. 15 of 2020 so the decision contains procedural defects. In this case, it is necessary to have regulation that accommodates what can be done if interim replacement has not been effective in replacing Notary Regional Supervisory Board’s member. Thus, examination that are in process are not hampered and can be implemented. Legal remedies for parties who are dissatisfied are to file lawsuit through state administrative court. |
 T-Asyura Triana Arimurti.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | T-pdf |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | computer |
| Tipe Carrier : | online resorce |
| Deskripsi Fisik : | xii, 80 pages : illustration + appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| T-pdf | 15-23-15364025 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20522298 |
