Pada tahun 2019 masih terdapat hampir 25 juta penduduk Indonesia tidak menggunakan toilet, termasuk di DKI Jakarta. Pemerintah berupaya mengatasinya melalui program dengan pendekatan berbasis masyarakat. Meskipun telah terdapat program penyediaan sanitasi, tetapi angka kepemilikan sanitasi layak masih menjadi tantangan. Berbagai kalangan merespon tantangan penyediaan sanitasi layak dengan mewujudkan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan organisasi nonpemerintah. Akan tetapi dalam implementasinya, masih terdapat aktor yang lalai dalam memenuhi tugas dan kewajiban yang telah disepakati dan hal ini berimplikasi pada terhambatnya pemenuhan sanitasi layak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi model dan komitmen kolaborasi dalam penyediaan sanitasi layak di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah teknik pengumpulan data kualitatif berupa wawancara mendalam ke 8 narasumber, observasi lapangan, dan studi pustaka atas 28 berita maupun dokumen resmi kenegaraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat aktor lain dalam upaya pemenuhan sanitasi layak di DKI Jakarta. Hubungan para aktor tersebut tergambarkan melalui desain kelembagaan dari tiap-tiap program. Dalam proses kolaborasi tersebut terdapat beberapa faktor yang memengaruhi komitmen, diantaranya adalah perilaku berkolaborasi, peran kepemimpinan, ketersediaan sumber daya, dan keuntungan yang timbul. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah sudah menjadikan kolaborasi sebagai salah satu opsi kebutuhan sanitasi dan untuk menjamin komitmen dalam kolaborasi nyatanya tidak memerlukan seluruh faktor tersebut hadir secara bersamaan.
In 2019 there were still nearly 25 million Indonesians that do not use toilets, including in DKI Jakarta. The government tries to address it through programs that uses community-based approach. Bappenas (2021) found that the program was not effective enough. However, in its implementation, there are still actors who are negligent in fulfilling their duties and obligations that have been agreed upon and this kind of behavior has hamper the fulfillment of proper sanitation. This study aims to identify the model and commitment of collaboration in the provision of proper sanitation in DKI Jakarta. This research uses a qualitative approach. In terms of data collection, the researcher uses qualitative data collection techniques such as in-depth interviews with 8 informant, sites observation, and literature studies from 28 sources, including newspaper and officials document. The results showed that there are other actors contribution in the fulfillment of proper sanitation in DKI Jakarta. The relationship among the actors is manifested into a institutional design. In the collaboration process, there are several factors influence the commitment, for example collaborative behavior, leadership, resource availability, and benefits of collaboration. It can be concluded that the government has used collaboration as an option for sanitation provision. In terms of commitment in collaboration, it does not require all these factors to be present simultaneously. |
S-Hutagalung, Bryan Keith Sangap.pdf :: Unduh