Pilkada Kabupaten Muara Enim tahun 2018 telah sukses dilaksanakan, namun demikian masih banyak juga pihak yang keberatan dengan hasil pilkada tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut tentang politik uang di Indonesia dengan secara khusus berfokus pada kasus pilkada Kabupaten Muara Enim tahun 2018, menggunakan analisis pendekatan intelijen serta dampaknya terhadap demokrasi dan ketahanan nasional. Adapun metode yang dipakai pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini adalah politik uang yang dilakukan oleh dengan paslon No. 4 Ahmad Yani – Juarsyah dalam proses pilkada Kabupaten Muara Enim tahun 2018, dengan modus menjadikan masyarakat sebagai relawan, yang terlebih dahulu didata dan kemudian diberikan sejumlah uang sebelum hari- H pencoblosan, agar masyarakat mau memilih paslon ini. Hal ini dalam teori intelijen sebagai bentuk penggalangan dengan pola persuasif/konstruktif dengan menggunakan uang sebagai sarana kontak serta merupakan metode persuasif propaganda. Kemudian pengaturan dana kampanye, baik dalam UU dan peraturan lainya belum secara mendetail mengatur tentang status relawan dan pendanaannya, sehingga celah inilah yang dimanfaatkan oleh paslon No. 4 Ahmad Yani-Juarsyah untuk melakukan politik uang. Dampak dari adanya politik uang di pilkada Kabupaten Muara Enim tahun 2018, dapat merusak demokrasi karena tidak sesuai dengan konsep dan prinsip pilkada dalam sistem demokrasi. Selain itu politik uang tersebut berdampak pula pada masyarakat Muara Enim yakni adanya gejolak sosial di masyarakat pasca pilkada dan kinerja yang kurang baik dari pemimpin terpilih hasil pilkada Kabupaten Muara Enim tahun 2018, yang ditandai dengan tingkat kemiskinan masyarakat dan tingkat pengangguran yang meningkat, serta paslon yang terpilih tersebut terlibat kasus korupsi. Hal ini berdampak terhadap ketahanan nasional, yang di dalamnya terdapat aspek kepemimpinan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), sebagai upaya menggandakan ‘ketahanan’ nasional.
The regional elections for Muara Enim Regency in 2018 have been successfully carried out, however, there are still many parties who object to the results of the regional elections, especially for supporters of the candidate pairs who lost in the regional elections at that time. This study aims to further analyze money politics in Indonesia by specifically focusing on the case of the regional election Muara Enim Regency in 2018, using an analysis of the intelligence approach and its impact on democracy and national security. The method used in this research is descriptive qualitative research method. The result of this research is the money politics carried out by the candidate pair No. 4 Ahmad Yani – Juarsyah in the process of the regional election Muara Enim Regency in 2018, with the mode of making the community as volunteers, who are first recorded and then given a certain amount of money before the D-Day of voting, so that people will choose this candidate pair. This is in intelligence theory as a form of raising with a persuasive/constructive pattern by using money as a means of contact as well as a persuasive method of propaganda. Then the regulation of campaign funds, both in the law and other regulations, has not detailed the status of volunteers and their funding, so that this gap is exploited by Candidate No. 4 Ahmad Yani – Juarsyah to carry out money politics. The impact of money politics in the 2018 regional elections of Muara Enim Regency can damage democracy because it is not in accordance with the concepts and principles of regional elections in a democratic system. In addition, money politics also had an impact on the people of Muara Enim, namely the social unrest in the post-election community and the poor performance of the elected leaders from the regional election Muara Enim Regency in 2018, which was marked by the poverty level of the community and an increasing unemployment rate, as well as the candidate pair who The chosen one is involved in a corruption case. This has an impact on national resilience, in which there is an aspect of leadership in good governance, as an effort to double national 'resilience'. |
T-Syahdami.pdf :: Unduh