Sinergi antara program Keluarga Berencana (KB) dengan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu fokus Kementerian Sosial RI dalam pelaksanaan PKH pada tahun 2020. Dengan menggunakan data Survei Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan (SPKP) tahun 2007 dan 2013, studi ini membahas pengaruh PKH, baik berupa status partisipasi PKH maupun jumlah bantuan PKH, terhadap kelahiran anak di Indonesia. Hasil pada studi ini menemukan bahwa status partisipasi PKH tidak signifikan memengaruhi jumlah kelahiran anak dan probabilitas wanita untuk memutuskan melahirkan anak. Selain itu, studi ini menemukan bahwa sebanyak 32,32% wanita dari keseluruhan sampel penerima PKH belum menggunakan kontrasepsi. Padahal, penerima PKH wajib mengikuti program KB. Hal ini menunjukkan adanya peristiwa moral hazard sehingga sinergi antara program KB dan PKH belum terwujud. Studi ini juga menemukan bahwa peningkatan jumlah bantuan PKH signifikan memengaruhi jumlah kelahiran anak dan probabilitas wanita untuk memutuskan melahirkan anak. Selanjutnya, ketika dilakukan simulasi menggunakan jumlah bantuan PKH pada tahun 2019 dan 2020, peningkatan jumlah bantuan PKH signifikan memengaruhi kelahiran anak di Indonesia. Akan tetapi, dampak yang ditimbulkan lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah bantuan PKH pada tahun 2012. Hal tersebut diakibatkan oleh adanya batasan bantuan komponen pada tahun 2019 dan 2020. Akan tetapi, studi ini belum dapat melihat adanya dampak PKH terhadap kelahiran anak pada wanita berusia di bawah 16 tahun. Padahal, menurut Susenas pada tahun 2013 masih banyak wanita di Indonesia yang menikah di bawah usia 16 tahun yakni sebesar 4,78% (BPS, 2017). Maka dari itu, diperlukan jangkauan data yang lebih luas untuk mendapatkan hasil penelitian dengan lebih komprehensif.
One of the objectives of the Indonesian Ministry of Social Affairs in implementing PKH in 2020 is to maximize the synergy between the Family Hope Program (PKH) and the Family Planning Program (KB). This study examines the effects of PKH on birth in Indonesia, taking into account both participation status and the amount of PKH assistance, using data from the Health and Education Service Survey (SPKP) 2007 and 2013. According to this study’s findings, PKH participation status did not significantly affect the number of births and a woman’s probability of deciding to have children. In addition, this study found that 32.32% of the total sample of PKH recipients had not used contraception. PKH recipients are required to follow the family planning program. This shows that there is a moral hazard so the synergy between the family planning program and PKH has not been realized. The study also found that an increase in PKH assistance significantly affected the number of births and a woman’s probability of deciding to have children. Furthermore, when a simulation was carried out using the amount of PKH assistance in 2019 and 2020, the increase in the number of net PKH assistance significantly affected births in Indonesia. In contrast to the amount of PKH aid in 2012, the effect is less significant. This is because component support will be limited in 2019 and 2020. However, this study has not been able to see the impact of PKH on birth for women under 16 years of age. In fact, according to Susenas in 2013, there were still many women in Indonesia who married under the age of 16, which was 4.78% (BPS, 2017). Therefore, a wider range of data is needed to obtain more comprehensive research results. |
S-Listia Tyara Devi.pdf :: Unduh