Penelitian ini dilakukan dalam rangka merespon wacana Pemerintah Indonesia untuk mencabut subsidi LPG 3 kg. Untuk itu dalam penelitian ini dilakukan simulasi pencabutan subsidi LPG 3 kg dan melihat dampak pencabutan tersebut terhadap share pengeluaran rumahtangga miskin. Data yang digunakan adalah data Susenas tahun 2016, 2017 dan 2018. Ditemukan bahwa subsidi LPG 3 kg dikonsumsi oleh semua kelompok rumahtangga, namun rumahtangga non-miskin menikmati proporsi lebih besar.Jika konsumsi LPG per bulan diasumsikan tetap, kenaikan harga akan menyebabkan proporsi pengeluaran LPG per bulan rumahtangga miskin membengkak lebih dari 2 kali lipat. Guna memenuhi kebutuhan LPG per bulan, rumahtangga akan menghadapi 2 pilihan. Berdasarkan teori permintaan Hicksian dan Marshallian, rumahtangga akan mengurangi konsumsi LPG dan mengurangi konsumsi barang lain dengan proporsi tertentu.
This research was conducted in response to the discourse of the Government of Indonesia to revoke the 3 kg LPG subsidy. For this reason, in this study, a simulation of the revocation of the 3 kg LPG subsidy was carried out and saw the impact of the revocation on the share of expenditure of poor households. The data used are Susenas data for 2016, 2017 and 2018. It was found that the 3 kg LPG subsidy was consumed by all household groups, but non-poor households enjoyed a larger proportion.If LPG consumption per month is assumed to be constant, the price increase will cause the proportion of LPG expenditure per month for poor households to swell more than 2 times. In order to meet the needs of LPG per month, households will face 2 choices. Based on the Hicksian and Marshallian demand theory, households will reduce their consumption of LPG and reduce their consumption of other goods by a certain proportion. |
TA-Ilham Setiawan.pdf :: Unduh