Akibat hukum pembatalan akta perubahan Yayasan setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Pencabutan Karena Cacat Prosedur : studi penetapan Pengadilan Jakarta Timur Nomor 303/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Tim = Legal consequences of cancellation of deed of change of Foundation after the issuance of the Decree on Revocation due to Procedural Defects : East Jakarta Court determination study Number 303/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Tim
Nadya Fitri Utami;
Fully Handayani Ridwan, supervisor; Antarin Prasanthi Sigit, examiner; Mohamad Fajri Mekka Putra, examiner
(Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022)
|
|
Notaris merupakan pejabat yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta autentik. Tidak hanya membuat akta autentik, notaris juga diberi kewenangan untuk mendaftarkan akta yang dibuatnya kepada instansi pemerintahan yang telah ditunjuk. Namun, ada kalanya di dalam proses pembuatan akta maupun proses pendaftaran dari akta tersebut kepada instansi pemerintahan terjadi kesalahan. Penelitian ini membahas mengenai akibat hukum pembatalan Akta Perubahan Yayasan setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Pencabutan karena ditemukan adanya cacat prosedur. Kelalaian tersebut selain memiliki dampak terhadap keabsahan akta tersebut, juga tentu menimbulkan akibat hukum. Dalam penelitian ini, masalah yang kemudian dibahas adalah terkait dengan akibat hukum bagi Akta Perubahan Yayasan yang telah disahkan sebelumnya dan prosedur pembatalan Surat Penerimaan Perubahan Data Yayasan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan. Metode penelitian yang digunakan bentuk penelitian yuridis normatif dan dengan tipe penelitian eksplanatoris, dapat ditarik hasil analisis yaitu dikeluarkannya Surat Keputusan Pencabutan karena terdapat cacat prosedur dan cacat substansi. Surat Keputusan Pencabutan terhadap Surat Penerimaan Data Yayasan tidak serta merta membatalkan akta yang dibuat oleh notaris karena cacat prosedur dan cacat substansi hanya ditujukan pada proses pembuatan Surat Penerimaan Perubahan Data Yayasan yang terdapat cacat di dalamnya. Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka disarankan agar notaris dapat lebih cermat dan lebih teliti dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Saran lain yang dapat diberikan terkait dengan kewenangan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk mengeluarkan surat penerimaan, kedepannya dapat lebih cermat lagi terkait proses penerimaan perubahan data yayasan tersebut dapat dipastikan jika memang di dalam prosedur pelaksanaannya terdapat prosedur yang belum sempurna sebaiknya jangan dikeluarkan surat penerimaan sampai prosedur terlaksana dan terpenuhi dengan baik. A notary is an official who is authorized by law to make an authentic deed. Not only making an authentic deed, a notary is also given the authority to register the deed he has made to a government agency that has been appointed. However, there are times when an error occurs in the process of making the deed and the registration process of the deed to a government agency. This study discusses the legal consequences of canceling the Deed of Change of Foundation after the issuance of the Decree on Revocation due to procedural defects. This negligence not only has an impact on the validity of the product, but also has legal consequences. In this study, the issues to be discussed are related to the legal consequences for the previously approved Foundation Amendment Deed and the procedure for canceling the Foundation Data Change Acceptance Letter with the issuance of a Decree. By using research methods in the form of normative juridical research and with explanatory analytical research types, the results of the analysis can be drawn, namely the issuance of a Decision Letter of Revocation because there are procedural defects and substance defects. The Decree on the Revocation of the Foundation Data Acceptance Letter does not necessarily cancel the deed made by the notary due to procedural defects and substance defects, only aimed at the process of making the Foundation Data Change Acceptance Letter which contains defects in it. Based on the results of the analysis, it is suggested that notaries can be more careful and more thorough in carrying out their duties and authorities. Another suggestion that can be given is related to the authority of the Directorate General of General Legal Administration to issue acceptance letters, in the future it can be more careful regarding the process of accepting changes to the foundation data. and well fulfilled. |
 T-Nadya Fitri Utami.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | T-pdf |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | unmediated ; computer |
| Tipe Carrier : | volume ; online resource |
| Deskripsi Fisik : | xii, 83 pages ; 28 cm. |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| T-pdf | 15-22-69093346 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20523209 |
