Hadirnya Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yang telah ditetapkan sebagai pandemi oleh World Health Organization, menimbulkan adanya penurunan pertumbuhan ekonomi dianggap perlu untuk dilakukan mitigasi oleh Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dengan tujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Dengan itu, KSSK diberikan penguatan kewenangan yang ditetapkan dalam UU No. 2 Tahun 2020. Dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan kewenangan KSSK menangani permasalahan stabilitas sistem keuangan, kewenangan dari anggota KSSK juga diperkuat dalam undang-undang tersebut, salah satunya adalah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Metode penelitian penulisan skripsi ini adalah yuridis-normatif dan menggunakan data sekunder, yaitu bahan hukum primer dan sekunder, dan yang didukung dengan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan LPS yang diperkuat adalah LPS dapat meningkatkan intensitas bersama dengan OJK, melakukan beberapa tindakan untuk memenuhi likuiditas dalam penanganan bank, penyelamatan bank selain bank sistemik, dan merumuskan dan melaksanakan kebijakan penjaminan. Namun, dengan adanya penguatan kewenangan LPS tersebut ditemukan adanya beberapa permasalahan hukum, yang salah satunya adalah permasalahan terhadap kewenangan LPS untuk menempatkan dana di bank, perlunya kewenangan LPS untuk dapat mengakses data bank setiap saat, dan potensi moral hazard. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi baru serta memberikan masukan untuk menguatkan kewenangan LPS dalam melakukan akses data dan/atau informasi Bank dan menentukan batas waktu yang jelas terhadap keberlakuan kewenangan LPS untuk melakukan penempatan dana.
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), which has been declared as a pandemic by the World Health Organization, causes the decline in economic growth is considered necessary for mitigation by the Government and the Financial System Stability Committee (FSSF) with the aim of maintaining the stability of the financial system. Therefore, the FSSF was given authorities stipulated in Law No. 2 of 2020. In order to support the implementation of FSSF's authority to handle the stability issues of the financial system, the authority of FSSF members is also strengthened by the law, one of them is the Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC). The method used in this research is a juridical-normative method with using secondary data that include primary and secondary legal material, also supported with interview. This research finds that the aforementioned IDIC's authorities are IDIC can improve the preparations and intensify the preparations with Financial Services Authority, initiate actions to manage and/or increase IDIC liquidity, make loans for other parties, and apply for a loan to the government. However, with the strengthening of IDIC’s authority, there are several legal problems that arise, such as issues regarding the fund placement, the need for IDIC to be able to access bank’s data at any time, and the possibilities of moral hazard. This thesis is aimed to provide new information and suggestions to strengthen IDIC's authority over accessing data and/or information of banks and determining the clear headline of the IDIC's enforceability of fund placement. |
S-Kania Hanna Aurelia.pdf :: Unduh