Perlindungan Hukum terhadap Pendayagunaan Mahasiswa Keperawatan Tingkat Akhir, Sebagai Relawan COVID-19 di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) dalam Masa Pandemi COVID-19 = Legal Protection for the Utilization of Final Year Nursing Students, as COVID-19 Volunteers at Pertamina Central Hospital (RSPP) during the COVID-19 Pandemic
Ghefira Fildza Thaafqila;
Wahyu Andrianto, supervisor; Myra Rosana Budi Setiawan, examiner; Farida Prihatini, examiner; Meliyana Yustikarini, examiner
(Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022)
|
|
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia telah merenggut banyak korban termasuk tenaga kesehatan sebagai garda terdepan. Pemerintah menetapkan Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/4394/2020 tentang Registrasi dan Perizinan Tenaga Kesehatan pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang mengizinkan mahasiswa tenaga kesehatan tingkat akhir untuk membantu menangani pasien COVID-19 yang tidak sejalan dengan perundang – undangan. Penelitian ini berbentuk penelitian yuridis normatif dengan metode kualitatif, di mana penulis akan menjelaskan permasalahan tersebut secara deskriptif. Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), salah satu rumah sakit terbesar di Jakarta menerapkan aturan yang tertera dalam Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/4394/2020 tentang Registrasi dan Perizinan Tenaga Kesehatan pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan mengizinkan mahasiswa keperawatan tingkat akhir untuk berpraktik dibawah pengawasan tenaga kesehatan yang sudah memiliki Surat Tanda Registrasi (STR). Dalam rangka melindungi mahasiswa yang bekerja di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Dr. Asep Saifudin S.H., M.M., CHRP., CHRA. selaku Vice President of Human Capital & General Affair di PT Pertamina Bina Medika menjelaskan bahwa seluruh mahasiwa yang berpraktik di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) akan mendapatkan perlindungan dalam bentuk fasilitas kesehatan dalam bentuk BPJS dan Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) akan bertanggung jawab secara hukum. Dapat disimpulkan dalam penelitian ini bahwa Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) sebagai salah satu rumah sakit yang menerapkan surat edaran tersebut akan bertanggung jawab atas tenaga kesehatannya. Dengan penelitian ini menyarankan kepada Kementerian Kesehatan, sebaiknya cukup mengeluarkan surat edaran terutama yang tidak sejalan dengan perundang – undangan di Indonesia, hanya dalam keadaan yang darurat agar tidak menimbulkan disharmonsisasi. Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) in Indonesia has claimed many victims, including health workers as the front liners. The government stipulates Circular Letter Number HK.02.01/MENKES/4394/2020 concerning Registration and Licensing of Health Workers during the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic which allows final-year medical students to help treat COVID-19 patients, which is not in line with the legislation. This research is in the form of normative juridical research with qualitative methods, where the author will explain the problem descriptively. Pertamina Central Hospital (RSPP), one of the largest hospitals in Jakarta, applies the rules stated in Circular Letter Number HK.02.01/MENKES/4394/2020 concerning Registration and Licensing of Health Workers during the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pandemi, and allow final year nursing students to practice under the supervision of health workers who already have a Certificate of Registration (STR). In order to protect students working at Pertamina Central Hospital (RSPP), Dr. Asep Saifudin S.H., M.M., CHRP., CHRA. as Vice President of Human Capital & General Affairs at PT Pertamina Bina Medika explained that all students who practice at Pertamina Central Hospital (RSPP) will receive protection in the form of health facilities in the form of BPJS and Pertamina Central Hospital (RSPP) will be responsible for them. It can be concluded in this study that Pertamina Central Hospital (RSPP) as one of the hospitals implementing the letter, will be responsible for its health workers. This research suggests that Ministry of Health, to only issue circular letters especially those that are not in line with the legislation in Indonesia, only in an emergency situation so as not to cause disharmony. |
 S-Ghefira Fildza Thaafqila.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | S-pdf |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | computer |
| Tipe Carrier : | online resource |
| Deskripsi Fisik : | xiv, 105 pages : illustration + appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| S-pdf | 14-22-97759531 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20523302 |
