Pada tahun 2017, Presiden Indonesia mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa bauran energi terbarukan nasional harus mencapai 23% pada tahun 2025. Indonesia memiliki potensi EBT yang tinggi karena berada di garis khatulistiwa, yang memberikan potensi energi listrik yang tinggi dari energi surya karena tingkat penyinaran. Namun, penggantian pembangkit berbahan bakar fosil ke energi terbarukan secara langsung akan sangat mahal dan rumit. Selain itu, ada keseimbangan yang tidak wajar antara kebutuhan dan pasokan energi yang ditemukan selama beberapa tahun terakhir karena Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik yang ketat, sehingga menyebabkan produksi berlebihan dan kerugian finansial. Dari sudut pandang pemerintah, sebagian besar organisasinya saat ini kurang mendukung pengembangan EBT karena ketidakmampuan atau kepentingan mereka, terutama anggota yang memegang posisi tinggi di perusahaan pertambangan atau memiliki hubungan dekat dengan mereka. Selain itu, PLN kesulitan mengembangkannya karena utang yang besar dan monopoli jaringan. Solusi saat ini adalah pembuatan Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan. Penelitian ini membahas strategi-strategi lainnya yang disarankan untuk meningkatkan kapasitas pembangkit listrik tenaga surya nasional hingga 3,6 GW untuk mencapai target bauran energi terbarukan dengan memanfaatkan kerangka OKR. Strategi tersebut juga merupakan hasil dari perbandingan dengan negara lain, seperti: Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Jerman.
In 2017, the President of Indonesia has declared a decree stating that the national renewable energy (RE) mix must reach 23% by 2025. Indonesia has a high potential for RE as it is in the equatorial line, which gives high potential electrical energy from solar energy due to the irradiation level. However, the cost of changing fossil fuel plants to renewable energy immediately will be awfully expensive and there are complicated procedures that need to be followed by independent power purchasers. In addition, there has been an unnatural balance of energy demand and supply found over the recent years due to the strict Power Purchase Agreements, leading to overproduction and financial losses. From the government’s perspectives, the current organizations are mostly unsupportive with the development of RE due to their incapability or vested interests, particularly those members who are holding a position of important levels in mining companies or having close relations with them. Moreover, the State Electrical Company (PLN) is having difficulty developing it due to large debts and grid monopoly. The current solution to this is the promulgation of Draft New and Renewable Energy Bill (Draf Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan/RUU EBT). This thesis also addresses the suggested strategies of expanding the national solar power plants’ capacity up to 3.6 GW to reach the target of the renewable energy mix by utilizing the OKR framework. The strategies are also the results from the benchmarking of other countries, such as: Thailand, Malaysia, Vietnam, Germany, India, and USA. |
S-Davis, Mark Clio.pdf :: Unduh