Penelitian ini membahas gerakan protes sebagai bagian dari kontrol sosial dan politik masyarakat sipil kepada pemerintah India. Secara khusus yang akan diteliti adalah gerakan protes petani yang menentang kehadiran tiga undang-undang pertanian pada tahun 2020-2021. Pada September 2020, Parlemen India mengesahkan UU Pertanian yang terdiri dari RUU Perjanjian Petani (Pemberdayaan dan Perlindungan) tentang Jaminan Harga dan Undang-Undang Layanan Pertanian, 2020; RUU Perdagangan dan Niaga (Promosi dan Fasilitasi) Hasil Petani, 2020; dan RUU Komoditas Esensial (Amandemen), 2020. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi pedesaan India dan juga meningkatkan kondisi ekonomi petani. Namun, para petani dan kelompok masyarakat sipil melakukan protes untuk menuntut pemerintah agar mencabut UU tersebut karena dianggap akan merugikan para petani. Sebagai akibat dari protes tersebut, pada 29 November 2021 Parlemen India mengesahkan RUU Pencabutan Hukum Pertanian untuk mencabut UU Pertanian 2020. Penelitian ini menggunakan konsep Radically Network Societies (RNS) oleh Pai & Kotasthane (2016) dan teori Struktur Peluang Politik oleh Tarrow (1998). Hasil penelitian ini menemukan bahwa adanya jaringan individu yang sangat terhubung, memiliki identitas, dan dimotivasi oleh penyebab langsung yang sama, serta struktur peluang politik, dalam gerakan protes petani dapat mempengaruhi pencabutan tiga undang-undang pertanian
This study discusses the protest movement as part of the social and political control of civil society towards the Indian government. In particular, what will be examined is the farmer protest movement against the presence of three farm laws in 2020-2021. In September 2020, the Indian Parliament passed the farm laws consist of The Farmers’ Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act, 2020, The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement of Price Assurance and Farm Services Act, 2020, and The Essential Commodities (Amendment) Act, 2020. The main objective of these laws is to increase the economic activities of Indian household and also improve the economic conditions of farmers. However, farmers and civil society groups protested to demand the government to repeal the law because it was considered to be detrimental to the farmers. As a result of the protests, on 29 November 2021 the Indian Parliament passed the Farm Laws Repeal Bill, 2021, to repeal the Farm Laws, 2020. This research uses the concept of Radical Network Societies (RNS) by Pai & Kotastane (2016) and the theory of Political Opportunity Structure by Tarrow (1998). The results of this study found that a web of hyper-connected individuals, possessing an identity, and motivated by a common immediate cause, as well as political opportunity structures, in the farmers protest movement could influence the repealed of the three farm laws. |
TA-Haniya Alya Raihan.pdf :: Unduh