Mekanisme dan penyelesaian actio pauliana dalam gugatan lain-lain ditinjau dari asas integrasi dan pembuktian sederhana = Actio pauliana mechanism and settlement in other claims in terms of the principle of integration and simple justification
Rivaldi Rizqianda Pratama;
Sonyendah Retnaningsih, supervisor; Yoni Agus Setyono, examiner; Soroinda, Disriani Latifah, examiner; Hening Hapsari Setyorini, examiner; Flora Dianti, examiner
(Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022)
|
|
Actio pauliana dalam kepailitan adalah suatu lembaga yang dibentuk dengan tujuan untuk membatalkan tindakan debitor yang dilakukan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal putusan peryataan pailit, yang mengakibatkan kerugian bagi harta pailit dan kreditor pada umumnya. Actio pauliana termasuk dalam tuntutan kepailitan lainnya. Hal tersebut mengakibatkan, mekanisme dan pembuktian di persidangan harus sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memiliki 2 (dua) aspek yang penting yaitu pertama, asas integrasi, dan kedua, sifat pembuktian sederhana. Namun, kedua hal tersebut tidak dapat serta merta dilaksanakan dengan baik di lapangan. Ada masalah mengenai sifat gugatan kontentiosa, teknis persidangan, jangka waktu, hingga aplikasinya. Oleh karena itu, penelitian ini akan meneliti mengenai permasalahan seputar gugatan actio pauliana dalam kepailitan dari segi pembuktian sederhana dan asas integrasi sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia dengan penyelesaian yang solutif dari studi pustaka maupun pandangan para praktisi. Actio pauliana is a bankruptcy institution formed to cancel the debtor's actions that occurred at least 1 (one) year prior to the date of the decision and resulted in losses to the bankrupt's assets and creditors in general. Actio pauliana is included in other bankruptcy lawsuits under the Indonesian Bankruptcy and Suspension of Payments Law. As a result, the trial procedure and evidence are consistent with the Indonesian Bankruptcy and Suspension of Payments Law. The Indonesian Bankruptcy and Suspension of Payment Law is significant in two aspects: first, it is based on the principle of integration, and second, it is based on simple evidence. However, these 2 (two) tasks cannot be accomplished easily in the field. There are issues with the contentious lawsuit's character, the technical aspects of the trial, the timeline, and its application. Thus, this research will delve deeper into the issues surrounding the actio pauliana lawsuit in bankruptcy in terms of simple evidence and the principle of integration under Indonesia's Bankruptcy and Suspension of Payments Law and propose a solution based on both a literature review and practitioner opinion. |
 S-Rivaldi Rizqianda Pratama.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | S-pdf |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | computer |
| Tipe Carrier : | online resource |
| Deskripsi Fisik : | xvii, 96 pages : illustration + appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| S-pdf | 14-22-32733411 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20523722 |
