Kondisi stunting pada anak mempunyai konsekuensi yang bersifat jangka panjang bagi penderitanya. Menyadari hal itu, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan aksi konvergensi stunting yang memastikan kerjasama dan komitmen dari berbagai tingkatan dan sektor pemerintahan dalam upaya penanganan stunting. Dalam melaksanakan kebijakan tersebut, Kota Depok mengalami sejumlah masalah terkait dengan desain kebijakan untuk kebijakan aksi konvergensi stunting ini mulai dari pemahaman masalah yang berasal dari data yang tidak mencukupi, tidak terkaitnya pelaksanaan kebijakan dengan siklus perencanaan tahunan mereka, serta kondisi pandemi covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan desain kebijakan aksi konvergensi stunting pada Kota Depok. Penelitian ini mengacu kepada teori elemen desain kebijakan Thomas A. Birkland (2015). Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kota Depok mempunyai masalah dalam setiap dimensi elemen desain kebijakan mulai dari dimensi tujuan karena memandang masalah stunting sebagai masalah ringan, dimensi model kausal karena tidak berjalan optimalnya penyelarasan tujuan dan prioritas, dimensi alat kebijakan karena tidak terpenuhinya kelayakan administrasi, dimensi target kebijakan karena pandangan stunting sebagai beban kerja tambahan, serta dimensi implementasi kebijakan karena sejumlah masalah seperti masalah pengumpulan data stunting dan beberapa masalah yang diakibatkan oleh kondisi pandemi. Berdasarkan hasil tersebut, saran yang diberikan ialah supaya Kota Depok dapat melaksanakan sosialisasi internal, membuat komitmen resmi, menambah kualitas dan kuantitas pelaksana kebijakan, memprioritaskan penggunaan DAK, melibatkan akademisi, melakukan perencanaan dengan mempertimbangkan kondisi pandemi, dan memastikan data yang digunakan dapat menggambarkan kondisi realita.
The condition of stunting in children has long-term consequences for the sufferer. Realizing this, the Government of Indonesia issued a stunting convergence action policy that ensures cooperation and commitment from various levels and sectors of government in efforts to tackle stunting. In implementing this policy, the City of Depok experienced a number of problems related to the policy design for this stunting convergence action policy, starting from understanding the problem stemming from insufficient data, the unrelated implementation of the policy with their annual planning cycle, as well as the condition of the COVID-19 pandemic. This study aims to describe the design of stunting convergence action policies in Depok City. This research refers to the theory of policy design elements of Thomas A. Birkland (2015). The approach in this study uses a post-positivist approach with data collection techniques through in-depth interviews and literature study. The results of this study indicate that the city of Depok has problems in every dimension of policy design elements starting from the objective dimension because it views the stunting problem as a minor problem, the causal model dimension because the alignment of goals and priorities does not run optimally, the policy tool dimension due to non-fulfillment of administrative feasibility, the policy target dimension because of the view of stunting as an additional workload, as well as the dimensions of policy implementation due to a number of problems such as the problem of collecting stunting data and several problems caused by pandemic conditions. Based on these results, the suggestions given are that the City of Depok can carry out internal socialization, make official commitments, increase the quality and quantity of policy implementers, prioritize the use of DAK, involve academics, carry out planning by taking into account the pandemic conditions, and ensure that the data used can describe real conditions. |
S-Secio Ryan Kurnianto.pdf :: Unduh