Kesehatan merupakan salah satu sektor prioritas karena berhubungan erat dengan kualitas SDM khususnya dokter spesialis. Untuk meningkatkan kinerja serta memberikan penghargaan kepada dokter spesialis, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan memberikan imbalan kinerja dokter spesialis menggunakan sistem remunerasi. Remunerasi di RSUD Pemprov DKI Jakarta dijalankan dengan menggunakan anggaran yang berasal dari pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dasar hukum remunerasi yang digunakan adalah Pergub DKI Jakarta Nomor 222 Tahun 2016 tentang pedoman pemberian remunerasi bagi pegawai rumah sakit umum daerah dan rumah sakit khusus daerah. Penelitian ini memilih lokus penelitain remunerasi di RSUD Mampang Prapatan Jakarta Selatan, karena merupakan RSUD dengan luas lahan terkecill dibandingkan dengan rumah sakit lainnya dan salah satu rumah sakit yang baru menjalankan sistem remunerasi pada awal tahun 2021. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah remunerasi, sistem remunerasi, Public Services Obligation (PSO), New Public Management (NPM) dan Agensifikasi Lembaga Publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan Teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teori yang menghasilkan dimensi job, person, performance, adil dan proporsional, tepat, kompetitif dan transparan. Setelah dilakukan analisis untuk melihat dasar remunerasi di RSUD Mampang Prapatan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), peneliti menemukan bahwa beberapa dimensi terpenuhi kecuali dimensi transparan.
Health is one of the priority sectors because it is closely related to the quality of human resources, especially specialist doctors. To improve performance and reward specialist doctors, the Jakarta Provincial Government through the Health Office provides rewards for the performance of specialist doctors using the remuneration system. Remuneration at the Jakarta Provincial Government Hospital is run using a budget derived from the financial management of the Regional Public Service Agency (BLUD). The basis of remuneration law used is DKI Jakarta Regulation No. 222 of 2016 on guidelines for granting remuneration for employees of regional public hospitals and regional specialty hospitals. This study chose the remuneration research locus at Mampang Prapatan Hospital in South Jakarta, because it is the hospital with the smallest land area compared to other hospitals and one of the new hospitals running a remuneration system in early 2021. The theories used in this study are remuneration, remuneration systems, Public Services Obligation (PSO), New Public Management (NPM) and Agency of Public Institutions. The study uses a post positivist approach with in-depth interview data collection techniques and literature studies. This research uses theories that produce dimensions of job, person, performance, fair and proportional, appropriate, competitive and transparent. After an analysis to look at the basis of remuneration at Mampang Prapatan Hospital as a Regional General Service Agency (BLUD), researchers found that some dimensions were met except for transparent dimensions. |
S-Filza Riany Ananda.pdf :: Unduh