Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak (UU HPP) tengah dengan salah satu pokok materinya, yakni kebijakan pengungkapan aset sukarela. Meski diharapkan dapat berimplikasi secara positif atas kehidupan masyarakat, namun tidak sedikit yang khawatir kebijakan ini dapat berdampak buruk. Disisi lain, kebijakan ini menimbulkan ketidakpastian dikarenakan masih banyak orang yang menganggap kebijakan ini merupakan tax amnesty jilid ii. Untuk itu, penelitian ini berusaha untuk mengetahui apakah kebijakan pengungkapan aset sukarela merupakan salah satu bentuk dari tax amnesty, menganalisis dasar pertimbangan pemerintah dalam menetapkan kebijakan pengungkapan aset sukarela, proses formulasi kebijakan pengungkapan aset sukarela, dan pemenuhan kriteria good tax policy menurut Joint Venture’s Tax Policy Group dengan kebijakan pengungkapan aset sukarela. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan paradigma post positivist dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan berupa wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pengungkapan aset sukarela merupakan kebijakan yang sama dengan kebijakan tax amnesty. Kemudian, Fungsi pajak sebagai instrumen politik menjadi dasar pertimbangan pemerintah dalam menentukan kebijakan pengungkapan aset sukarela. Lalu, proses formulasi kebijakan pengungkapan aset sukarela telah sejalan dengan konsep formulasi kebijakan model rasional sederhana yang dikemukakan oleh Patton dan Savicky. Kebijakan pengungkapan aset sukarela juga telah memenuhi konsep good tax policy.
The government has passed into law the 2021 Law about Tax Regulation Harmonization, with one of its subject matters being the voluntary asset disclosure policy. Although the law is expected to have positive implications for the people, many are worried that this policy could create bad impacts. On the other hand, this policy creates uncertainty because there are still many people think that this policy is a tax amnesty volume II. For this reason, this research attempts to determine whether asset disclosure policy is a form of tax amnesty, analyze the government's considerations in setting asset disclosure policy, the process of formulating asset disclosure policy, and the fulfillment of criteria for good tax policy according to the Joint Venture's Tax Policy Group with asset disclosure policy. This descriptive research will employ a quantitative approach with a post-positivist paradigm and data collection techniques in the form of library research, field studies, and in-depth interviews. The results of this study conclude that the voluntary asset disclosure policy is the same policy as the tax amnesty policy. Then, the tax function as a political instrument is the basis for government considerations in determining voluntary asset disclosure policies. The process of formulating a voluntary asset disclosure policy is in line with the concept of a simple rational model policy formulation proposed by Patton and Savicky. The voluntary asset disclosure policy has complied with the concept of a good tax. |
S-Ahmad Farhan.pdf :: Unduh