Pembangunan infrastruktur bendungan adalah salah satu program utama pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan. Pembangunan bendungan dilakukan melalui suatu proses pengadaan barang/jasa (PBJ). Salah satu upaya meminimalkan dampak negif PBJ terhadap sosial, ekonomi, dan lingkungan adalah implementasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berkelanjutan (PPB). Masalah dalam penelitian ini adalah belum adanya indikator PPB pada pembangunan bendungan, mengakibatkan belum optimalnya pengurangan dampak negatif sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam pembangunan bendungan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan indikator sosial, ekonomi, dan lingkungan PPB, menganalisis penerapan indikator, menganalisis faktor, aktor yang mempengaruhi penerapan PPB, dan terakhir merumuskan kebijakan terkait implementasi indikator PPB. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan kuesioner dan wawancara pelaku PBJ pemerintah di bidang bendungan untuk mengetahui tingkat kepentingan indikator dan pemeriksaaan dokumen pengadaan untuk menilai penerapan indikator pada saat ini. Pada penelitian ini dihasilkan sejumlah 64 indikator berkelanjutan, analisis penerapan indikator pada saat ini, faktor dan aktor yang mempengaruhi penerapan PPB serta rumusan kebijakan yaitu Model PPB yang memperhatikan dampak setiap proses dan hasil dari proses tersebut terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan indikator yang diatur dalam suatu regulasi dan panduan operasional. Kesimpulan penelitian ini adalah perlu dilakukan peningkatan pelaksanaan PPB di bidang bendungan dengan menerapkan Model PPB secara bertahap.
The construction of dam infrastructure is one of the government's main programs in supporting food security. The construction of the dam is carried out through a process of public procurement of goods/services. One of the efforts to minimize the negative impact of this procurement on social, economic, and environmental aspects is the implementation of the Sustainable Public Procurement (SPP). The problem to address in this research is that there are no SSP indicators in dam construction, resulting in not optimally reducing the negative social, economic, and environmental impacts of dam construction in Indonesia. This study aims to formulate social, economic, and environmental indicators for SPP, analyze the application of indicators, analyze factors, actors that influence the implementation of SPP, and finally formulate policies related to the implementation of SPP indicators. The research was conducted using a quantitative approach with questionnaires and interviews with government procurement actors in the dam sector to determine the level of importance of indicators and examination of procurement documents to assess the current implementation of indicators. In this study 64 sustainability indicators were produced, analysis of the current application of indicators, factors and actors that influence the implementation of SPP and policy formulation, namely the SPP Model which pays attention to the impact of each process and the results of the process on the economy, social and environment with regulated indicators and operational guide. The conclusion of this study is that it is necessary to improve the implementation of SPP in the dam sector by applying the SPP Model in stages. |
D-Agus Pudjijono.pdf :: Unduh