Minuman tradisional beralkohol nusantara merupakan isu-isu yang sering kali diperdebatkan oleh para akademisi. Salah satu faktor perdebatannya adalah mengenai nilai kebudayaannya yang patut dijaga agar dapat diwariskan turun temurun. Dalam hal ini saya akan mengaitkan pemerintah dengan efek yang mempengaruhi perilaku pelaku usaha minuman beralkohol khas Bali dalam menjalani usahanya. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi partisipan, wawancara mendalam dan studi literatur. Berkenaan dengan berlakunya peraturan terkait tata kelola minuman fermentasi dan/atau destilasi khas Bali, dengan kata lain pemerintah telah melegalkan minuman tersebut dengan beberapa ketentuan. Pemerintah mencoba untuk menumbuhkan minat para pelaku usaha untuk mengikuti arahan yang ditetapkan. Penulisan ini hendak memaparkan bagaimana relasi dan respon yang terjalin dari sudut pandang pelaku usaha terhadap peraturan pemerintah tersebut yang mengacu pada konsep Foucault mengenai governmentality (1991). Proses pengontrolan yang dilakukan pemerintah ini telah diinterpretasikan berbeda-beda oleh para pelaku usaha sebagai target sasaran peraturan. Argumen dalam penulisan ini adalah pengontrolan tidak selalu berjalan mulus, bahkan proses pengontrolan tersebut dapat memicu perlawanan dari target yang dituju.
The traditional alcoholic beverages of the archipelago are issues that are often debated by academics. One of the triggering factors is the cultural value that needs to be maintained so that it can be passed down from generation to generation. In this case, I will relate the effects that influence the behaviour of Balinese alcoholic beverage business actors in running their business. The data was collected through participant observation, in-depth interviews and literature studies. With regard to the enactment of regulations related to the management of Balinese fermented and/or distilled beverages, in other words, the government has legalised these drinks with several provisions. The government tries to foster the interest of business actors to follow the established directives. This paper wants to explain how the relationships and responses that exist from the point of view of business actors to the government regulations refer to Foucault's concept of governmentality (1991). The control process carried out by the government has been interpreted differently by business actors as the target. The argument in this paper is that control does not always run smoothly, even the control process can trigger resistance from the intended target. |
T-Jessica.pdf :: Unduh