Kebijakan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) atas penyerahan rumah tapak dan unit hunian rumah susun tahun anggaran 2021–2022 yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia masih belum berdampak seperti yang diinginkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses implementasi kebijakan PPN DTP dengan memberi gambaran mengenai pelaksanaannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode post-positivist dengan menggunakan teori proses implementasi Mazmanian dan Sabatier (1989). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan insentif PPN DTP memiliki tujuan utama untuk menstabilkan perekonomian pada sektor tersebut. Di sisi lain, dalam output kebijakan, tidak diaturnya atas mekanisme pengkreditan PM atas insentif PPN DTP ini di dalam peraturan terkait membuat penerjemahan tujuan ke dalam peraturan menjadi kurang jelas. Selain itu, terdapat kendala dalam penerapan perubahan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang berimbas kepada pemanfaatan insentif ini. Sementara, dari kepatuhan kelompok sasaran, banyak Pengusaha Kena Pajak (PKP) pengembang yang tidak patuh untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam memanfaatkan insentif PPN DTP ini dan untuk lembaga pelaksana berusaha mematuhi peraturan terkait beserta petunjuk teknisnya. Atas kendala-kendala tersebut, dampak aktual dari output kebijakan ini tidak mencapai dampak yang diinginkan secara maksimal. Hal tersebut dikarenakan rendahnya realisasi insentif PPN DTP dan menurunnya PKP pengembang yang memanfaatkan insentif ini pada Tahun 2022. Lalu, dari segi persepsi terhadap dampak output kebijakan, pihak lembaga pelaksana memiliki persepsi bahwa yang terpenting ialah pemerintah sudah mengalokasikan sejumlah dana atas insentif ini untuk membantu industri terkait. Sementara, persepsi yang dimiliki oleh pemanfaat kebijakan ialah insentif ini cukup menolong para pengembang tetapi memang yang dapat memanfaatkan hanya pengembang tertentu karena kendala yang ada. Kemudian, perubahan mendasar dalam peraturan sudah dilakukan dua kali dalam peraturan kebijakan insentif PPN DTP ini bersamaan dengan perpanjangan masa insentif. Atas penelitian ini, peneliti memberikan rekomendasi berupa perlu diaturnya mekanisme pengkreditan PM atas insentif PPN DTP ini dalam peraturan terkait, penyelesaian kendala nonfiskal yang berpengaruh terhadap implementasi insentif PPN DTP ini yaitu penerapan PBG, dan perlunya perpanjangan masa pemberian insentif PPN DTP ini sehingga dapat dimanfaatkan dengan maksimal dan mencapai dampak yang diinginkan.
The Value Added Tax Borne by the Government incentive policy on landed houses and flat residential units for the 2021-2022 fiscal year provided by the Government of Indonesia has not yet had the desired impact. This study aims to analyze the implementation process of the Value Added Tax Borne by the Government policy by providing an overview of its implementation. The method used in this research is the post-positivist method using Mazmanian and Sabatier's (1989) implementation process theory. The researcher used data collection techniques that are studying literature and in-depth interviews. The results of this study indicate that this policy primarily aims to stabilize the economy in that sector. On the other hand, in the policy output, the unregulated Input Tax crediting mechanism for this incentive makes the translation of objectives less clear into regulations. In addition, there is an obstacle to the replacement of the Izin Mendirikan Bangunan (IMB) with Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Meanwhile, from the compliance of the target group, many developers, do not comply with the requirements required to take advantage of this incentive, and the implementing agencies are trying to comply with related regulations and technical instructions. Due to these constraints, the actual impact of this policy's output did not optimally achieve the desired impact. This is due to the low realization of this incentive and the decline of the developers who takes advantage of this incentive in 2022. Then, in terms of perceptions of the impact of policy outputs, the implementing agencies have the perception that the most important thing is that the government allocates the allocation of funds for this to help related industries. Meanwhile, the perception held by policy users is that this incentive is quite helpful for the developers, but only certain developers can use it because of the obstacle. Then, two fundamental changes in the regulations have been made in regulating this incentive along with adding the incentive period. Based on this research, the researcher provides recommendations in the form of the need to regulate the Input Tax credit mechanism for this incentive in the regulations, the resolution of non-fiscal constraints that affect the implementation of this incentive, that is, the application of PBG, and the need for an extension period of providing this incentives so that it can be utilized to its full potential and achieve the desired effect |
S-Natasha Ayu Aziza.pdf :: Unduh