Perlindungan Hak Bagi Pemegang Saham Minoritas Yang Tidak Diikutsertakan Dalam Permohonan Penyelenggaran Rapat Umum Pemegang Saham (Studi Penetapan Nomor 846/Pdt.P/2017 PN Batam Juncto Putusan MA Nomor 2590K/Pdt/2018) = Protection of right for exclude minority shareholders in petition for General Meeting of Shareholders (Designation Study Number 846/Pdt.P/2017 Batam Juncto Supreme Court Decision Number 2590K/Pdt/2018)
Muhammad Hafidz S.;
Allagan, Tiurma Mangihut Pitta, supervisor; Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, supervisor; Yuli Indrawati, examiner; Sri Widyawati, examiner
(Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022)
|
|
Pada suatu Perseroan Terbatas dari segi kepemilikan saham terdapat dua jenis yaitu pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Pemegang saham mayoritas dan minoritas memiliki hak dan kewajiban yang sama terutama dalam pengambilan keputusan. Mengenai pengajuan permohonan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kepada ketua pengadilan negeri seharusnya melalui kesepakatan dan persetujuan bersama. Pada penelitian ini pemegang saham mayoritas dalam permohonannya tidak mengikutsertakan pemegang saham minoritas. Dalam proses permohonan di PN Batam (PN Batam) Majelis Hakim tidak menerima permohonan yang diajukan dengan dasar pertimbangan hukum adanya sengketa yang terjadi diluar pengadilan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini mengenai (1) pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan permohonan RUPS yang tidak mengikutsertakan pemegang saham minoritas; (2) perlindungan hak pemegang saham minoritas dalam pengajuan permohonan RUPS ke pengadilan negeri. Untuk menjawab permasalahan tersebut pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan tipologi penelitian eksplanatori. Data yang digunakan ialah data sekunder dengan wawancara sebagai data pendukung. Pengumpulan data dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Bentuk hasil penelitian ini berbentuk penelitian eksplanatoris-analisis. Hasil analisis (1) pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan permohonan RUPS Majelis Hakim PN Batam memiliki pertimbangan bahwa adanya sengketa diluar pengadilan dan tidak diikutsertakannya pemegang saham minoritas dinilai telah salah dalam menerapkan hukum dan melanggarakan prinsip ultra petita dalam permohonan yang diajukan pemohon. Hasil analisis (2) perlindungan hak pemegang saham minoritas dalam pengajuan permohonan RUPS ke pengadilan negeri pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas belum mencakup seluruhnya, perlu diatur lebih lanjut bahwa sebelum pengajuan ke pengadilan negeri perlu adanya persetujuan seluruh pemegang saham, selanjutnya diperlukan penyesuaian terdapat Anggaran Dasar Perseroan terbatas dan demi memperkuat perlindungan hak pemegang saham perlu adanya perjanjian pemegang saham yang dibuat sebelum pendirian Perseroan terbatas. A limited Liability Company, there are two types of shareholders, namely majority shareholders and minority shareholders. The rights and obligations between majority and minority shareholders must be fair and balanced, especially in making decisions. Regarding the application for General Meeting of Shareholders to district court chief should be through mutual agreement and approval. In this study, the majority shareholder did not include the minority shareholders on their application. The panel of judges of Batam district court did not accept the application submitted with the considerations that there were disputes that occurred outside the court. The issues raised in this study are: 1. The consideration of the panel of judges in determining the GMS application that did not include minority shareholders; 2. The protection of the rights of minority shareholders in submitting an application for GMS to district court. To answer these problems, this research used a juridical-normative research method with an explanatory research typology. The data used is secondary data with interview as supporting data. The data collection in this research is qualitative. The results of the analysis (1) The consideration of the Batam district court’s panel of judges in determining the GMS application is considered wrongly applied the law and violated the ultra petita principle. The results of the analysis (2) The protection of minority shareholder’s rights in submitting an application for GMS to district court in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company has not been fully covered, it needs to be further regulated that before submitting to district court the approval of all shareholders is required, there is an adjustment in articles of association of Limited Liability Company and in order to strengthen the protection of the rights of shareholders, it is necessary to have a shareholder agreement made prior to the establishment of Limited Liability Company. |
 T-Muhammad Hafidz S..pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | T-pdf |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | computer |
| Tipe Carrier : | online resource (rdcarrier) |
| Deskripsi Fisik : | xv, 89 pages : illustration + appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| T-pdf | 15-23-40164625 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20527538 |
