Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya. Notaris dapat merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah yang juga berwenang membuat akta autentik, salah satunya adalah akta jual beli. Apabila seorang yang terikat dalam perkawinan melakukan jual beli atas suatu objek, maka harus diperhatikan terlebih dahulu apakah objek tersebut merupakan harta bersama atau harta bawaan dan dalam perkawinan tersebut terdapat perjanjian kawin. Oleh sebab itu, jual beli yang obyeknya merupakan harta bersama tidak dapat dilakukan antara suami dan isteri. Dalam penelitian ini telah ditemukan pelanggaran yang dilakukan Notaris selaku PPAT dalam membuat akta jual beli. Sehingga permasalahan yang dikemukakan dalam tesis ini adalah bagaimana kedudukan hukum akta jual beli antara suami dan ister yang terikat oleh perkawinan tanpa perjanjian kawin yang telah dibuat Notaris/PPAT serta bagaimana akibat hukum pembuatan akta jual beli terhadap pihak ketiga. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah tipe penelitian yuridis normatif dengan tipe deskriptif analitis. Simpulan dari penelitian dalam tesis ini adalah Notaris/PPAT dalam menjalankan jabatannya harus tetap bekerja dalam kerangka hukum yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, apabila terjadi pelanggaran seperti membuat akta yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka dapat mengakibatkan akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian di bawah tangan dan akta menjadi batal demi hukum. Dan akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh Notaris/PPAT dalam pembuatan akta jual beli yang dilakukan antara suami dan isteri tanpa perjanjian perkawinan menyebabkan akta jual beli tersebut menjadi tidak sah dan batal demi hukum.
Notary is a public official authorized to make an authentic deed and other authorities. Notary can also serve as a Land Act Making Officer (PPAT) who is also authorized to make authentic acts, one of which is the sale and purchase act. If a person who is bound in a marriage makes a sale and purchase of an object, then it must first be considered whether the object is joint property or inheritance and there is a marriage agreement. In this study, violations have been found by the Notary as PPAT in making sale and purchase deeds. The problem in this thesis are how is the legal position of the sale and purchase deed between husband and wife who are bound by a marriage without a marriage agreement that has been made by a Notary/PPAT and what is the legal consequences of making a sale and purchase deed for third parties. In conclusion, the Notary / PPAT in carrying out his position must continue to work within the legal framework as stipulated in Law Number 40 of 2004 concerning the Position of Notary Public, if there is a violation such as making deeds that are not in accordance with the law and regulations of the law it may result in the deed become null and void. The legal consequence of the deed made by the Notary / PPAT in making the sale and purchase deed causes the sale and purchase deed to be invalid and null and void. |
T-Aisya Nibiya.pdf :: Unduh