Penguasaan tanah Indonesia bagi Warga Negara Asing terkendala dengan adanya aturan mengenai asas nasionalisme dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria. Oleh sebab itu muncul suatu hal yang dilakukan oleh para WNA ini untuk menghindari ketentuan dalam UUPA tersebut yakni dengan membuat perjanjian nominee dengan warga lokal. Hal ini menjadi permasalahan mengingat jenis perjanjian ini belum mempunyai aturan hukum di Indonesia termasuk belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang keabsahan perjanjian nominee menurut KUH Perdata dan Undang-Undang Pokok Agraria; dan Peran dan Tanggungjawab Notaris dalam hal pembuatan Perjanjian Nominee terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 426 /Pdt.G/2020/PN Dps. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tipe penelitian ekplanatoris dengan hasil penelitian dianalisis secara kualitatif. Bahan analisis bersumber pada data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, studi dokumen, dan mewawancarai narasumber untuk memperkuat hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian perjanjian nominee dan keabsahannya dapat dianalisa dari sudut pandang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga Undang-Undang Pokok Agraria. Selain itu terdapat peran dan tanggung jawab notaris terhadap perjanjian nominee dengan studi kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 426 /Pdt.G/2020/PN Dps. Dalam membuat suatu produk hukumnotarissehatrusnya wajib memperhatikan dasar-dasar hukum yang berlaku di Indonesia, supaya akta yang dihasilkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Indonesian land tenure for foreign nationals is constrained by the existence of regulations regarding the principle of nationalism in Law Number 5 of 1960 concerning Agrarian Principles. Therefore, there is something that these foreigners do to avoid the provisions in the UUPA, namely by making nominee agreements with local residents. This is a problem considering that this type of agreement does not yet have legal rules in Indonesia, including not yet regulated in the Civil Code. The issues raised in this study are the validity of the nominee agreement according to the Civil Code and the Basic Agrarian Law; and the Role and Responsibilities of a Notary in terms of making a Nominee Agreement against the decision of the Denpasar District Court Number 426 /Pdt.G/2020/PN Dps. To answer these problems, a normative juridical legal research method is used with an explanatory research type with the research results analyzed qualitatively. The analysis material is sourced from secondary data in the form of legislation, document studies, and interviewing resource persons to strengthen the research results. Based on the results of the research on the nominee agreement and its validity, it can be analyzed from the point of view of the Civil Code and the Basic Agrarian Law. In addition, there are roles and responsibilities of a notary towards the nominee agreement with the case study in the Denpasar District Court decision Number 426 /Pdt.G/2020/PN Dps. In making a legal product, a notary is normally obliged to pay attention to the legal bases that apply in Indonesia, so that the deed produced is in accordance with the laws and regulations in Indonesia. |
T-Agria Sridinata.pdf :: Unduh