Penelitian ini bertujuan untuk mencari penyebab dibutuhkannya Levers of Control (LoC) sebagai Sistem Pengendalian Manajemen (SPM) dan menganalisis cara implementasi LoC sebagai SPM dalam kegiatan pengawasan kepatuhan WP terkait Transfer Pricing pada Kanwil DJP Jakarta Selatan II. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan strategi penelitian studi kasus. Untuk itu instrument penelitian yang digunakan adalah studi dokumen, kuisioner, dan wawancara mendalam. Untuk menganalisis penyebab dibutuhkannya LoC sebagai SPM digunakan Teori Keagenan, dan rerangka yang digunakan dalam menyusun SPM tersebut adalah LoC. Penelitian ini menemukan bukti bahwa terjadi permasalahan keagenan dalam kegiatan pengawasan kepatuhan WP terkait TP dan ketidakmampuan SPM yang sudah ada untuk mengatasi permasalahan keagenan tersebut sehingga menyebabkan perlunya LoC sebagai SPM. Selain itu, berdasarkan kondisi yang ada, LoC dapat diterapkan pada Kanwil DJP Jakara Selatan II sebagai rerangka SPM untuk mengendalikan kegiatan pegawasan kepatuhan Wajib Pajak terkait TP yang dilakukan oleh AR, karena LoC tidak hanya fokus pada penilaian kinerja saja, tetapi dapat memberikan keseimbangan antara kontrol dan pemberdayaan yang dapat meningkatkan kapabilitas dan komitmen para AR selaku agent.
This study aims to find out the cause of the need for Levers of Control (LoC) as a Management Control System (MCS) and analyze how to implement LoC as an MCS in taxpayer compliance supervision activities related to Transfer Pricing at the South Jakarta II DGT Regional Office. The approach used in this research is a qualitative approach with a case study research strategy. For this reason, the research instruments used are document studies, questionnaires, and in-depth interviews. Agency theory is used to analyze the causes of the need for LoC as MCS, and the framework used in designing the MCS is LoC. This study found evidence that there were agency problems in taxpayer compliance supervision activities related to TP and the inability of the existing MCS to overcome these agency problems, which led to the need for LoC as MCS In addition, based on existing conditions, LoC can be applied to the South Jakarta II DGT Regional Office as a MCS framework to control taxpayer compliance supervision activities related to TP carried out by AR, because LoC does not only focus on performance appraisal, but can provide a balance between control and empowerment that can increase the capability and commitment of AR as agents. |
T-Alif Firdaus.pdf :: Unduh