:: UI - Skripsi Membership :: Kembali

UI - Skripsi Membership :: Kembali

Dampak potensial akibat penarikan kembali kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat = Potential impact of the withdrawal of the authority to issue mining business permit from the regional government to the central government.

Alodia Nathania; Harsanto Nursadi, supervisor; Hendriani Parwitasari, examiner; Sikumbang, Sony Maulana, examiner; Savitri Nur Setyorini, examiner; Hari Prasetiyo, examiner (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021)

 Abstrak

Skripsi ini membahas mengenai dua pokok permasalahan seperti pengaturan terkait kewenangan di bidang mineral dan batubara khususnya dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan serta pengaruh sentralisasi kewenangan penerbitan Izin Usaha Pertambangan setelah berlakunya UU No. 3/2020. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penarikan kembali kewenangan penerbitan Izin Usaha Pertambangan dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat menyebabkan tata laksana pengelolaan dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara di Pemerintah Pusat kurang terkendali. Oleh karena itu, diperlukan adanya pembagian kewenangan dalam tata laksana pengelolaan dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta pengaturan dalam peraturan pelaksana UU No. 3/2020 agar permasalahan dalam pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan terhadap pertambangan mineral dan batubara dapat teratasi.

This thesis discusses two main issues such as the regulations related to mineral and coal mining, especially in the issuance of mining business permit, and the impact of the centralization of mining business permit issuance authority after the Law No. 3/2020. The research method used is juridical-normative method. The result of this research indicates that the withdrawal of the authority to issue mining business permit from the regional government to the central government causes a disorder to the management of mineral and coal mining. Therefore, the authority to control and supervise the management of mineral and coal mining needs to be divided between central government and regional government and to be regulated in the regulation regarding the implementation of the Law No. 3/2020 in order to overcome the mineral and coal mining management problems.

 File Digital: 1

Shelf
 S-Alodia Nathania.pdf :: Unduh

LOGIN required

 Metadata

No. Panggil : S-pdf
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Subjek :
Penerbitan : Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
Program Studi :
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda.
Tipe Konten : text
Tipe Media : computer
Tipe Carrier : online resource
Deskripsi Fisik : xiv, 139 pages : illustration.
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI.
  • Ketersediaan
  • Ulasan
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
S-pdf 14-22-63894266 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20527791