Pembatalan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang Dibuat Secara Melawan Hukum (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 473/PDT.G/2019/PN.TNG) = Cancellation of The Deed of Granting Mortgage Made Unlawfully (Overview Juridical Decision Court Tangerang State Number 473/PDT.G/2019/PN.TNG)
Iga Pricilia;
R. Ismala Dewi, supervisor; Enny Koeswarni, supervisor; Yuli Indrawati, examiner; Hendriani Parwitasari, examiner
(Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022)
|
|
PPAT sebagai salah satu pejabat umum yang mempunyai peranan penting di dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum melalui akta otentik yang dihadapannya, yang menjadikan sebagai alat bukti yang kuat dan apabila terjadi sengketa di Pengadilan kecuali dibuktikan ketidakbenarannya. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah akibat hukum dan bentuk tanggung jawab PPAT Terhadap akta yang dinyatakan batal demi hukum oleh putusan Pengadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sehingga disebut dengan penelitian hukum kepustakaan, kemudian dilakukan analisa secara kualitatif. Akibat hukum dari pembatalan Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 552/2017 yang dibatalkan pengadilan berdasarkan Putusan No. 473/Pdt.G/2019/PN/Tng adalah batal demi hukum artinya bahwa perbuatan hukum yang dilakukan tidak memiliki akibat hukum sejak terjadinya perbuatan hukum setelah adanya putusan pengadilan. PPAT bertanggungjawab terhadap batalnya Akta Pembebanan Hak Tanggunan Nomor 552/2017, sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdatadata yang mewajibkan PPAT mengganti kerugian yang timbul karena perbuatannya. Selain itu, PPAT juga bertanggung jawab secara moril terhadap pelanggran kode etik yang ia lakukan. Serta tanggung jawab secara pidana dapat dijatuhkan sepanjang PPAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan membuat surat palsu atau memalsukan akta yang dibuatnya. PPAT as wrong one office public who have role important inside ensure certainty law and protection law through deed authentic in front of him, which makes as tool strong evidence and if occur dispute in court except proved its untruth. The problem in study this is consequence law and form not quite enough answer PPAT Against declared deed null and void by decision Court. Method research used in study this shaped juridical normative that is study the law carried out with method researching ingredient References or secondary data so that called with study law library, then conducted analysis by qualitative. Consequence law from cancellation Deed Loading Right Dependent Canceled number 552/2017 court based on Decision No. 473/ Pdt.G /2019/PN/ Tng is null and void it means that deed the law carried out no have consequence law since happening deed law after existence decision court.PPAT is responsible to cancel Deed Loading Right dependent Number 552/2017, according to provision Article 1365 of the Civil Code which requires PPAT to replace losses incurred because his deeds. Besides that, PPAT responsible answer by morale to offender code the ethics they do. As well as responsibility answer by criminal could dropped as long as PPAT has proven by legitimate and convincing make letter false or fake the deed they made. |
 T-Iga Pricilia.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | T-pdf |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | computer |
| Tipe Carrier : | online resource (rdcarrier) |
| Deskripsi Fisik : | xiv, 71 pages : illustration + appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| T-pdf | 15-23-01388542 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20528633 |
