Modernisasi Birokrasi Keraton Yogyakarta: Kebijakan Sekolah Gubernemen Masa Sultan Hamengku Buwono VII (1890-1921) = Modernization of the Yogyakarta Palace Bureaucracy: Government School Policies During the Sultan Hamengku Buwono VII Period (1890-1921)
Mouna Pratika Mulia;
Abdurakhman, supervisor; Linda Sunarti, examiner; Raisye Soleh Haghia, examiner
(Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2022)
|
|
Tugas akhir ini mengkaji peran sekolah gubernemen dalam proses modernisasi birokrasi di Keraton Yogyakarta pada masa Sultan Hamengku Buwono VII. Sekolah-sekolah gubernemen yang berdiri lebih awal dari diberlakukannya politik etis di Hindia Belanda menjadi titik awal modernisasi kehidupan sosial dan politik di Yogyakarta. Lulusan sekolah ini memiliki sertifikat kelulusan yang dijadikan syarat untuk menduduki jabatan birokrasi Keraton Yogyakarta. Penelitian sebelumnya berfokus pada aspek pendidikan sehingga pendekatannya mengarah ke sejarah pendidikan. Penelitian ini berfokus pada peran sekolah gubernemen dalam modernisasi birokrasi di Keraton Yogyakarta dengan tujuan melihat perubahan dalam birokrasi Keraton Yogyakarta setelah berdirinya sekolah gubernemen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah dengan empat tahap, yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan ini diperoleh hasil bahwa sekolah gubernemen yang didirikan pada masa Hamengku Buwono VII menjadi tonggak awal modernisasi birokrasi Keraton Yogyakarta melalui perubahan mobilitas vertikal dari sistem mobilitas tradisional menjadi modern. This final project examines the role of government schools in the process of modernizing the bureaucracy in the Yogyakarta Palace during the reign of Sultan Hamengku Buwono VII. The government schools that were established earlier than the implementation of ethical politics in the Dutch East Indies became the starting point for the modernization of social and political life in Yogyakarta. Graduates of this school have a graduation certificate which is used as a requirement to occupy the Yogyakarta Palace bureaucracy. Previous research has focused on the educational aspect so that the approach leads to the history of education. This study focuses on the role of the government school in the modernization of the bureaucracy in the Yogyakarta Palace with the aim of seeing changes in the Yogyakarta Palace bureaucracy after the establishment of the governor school. The method used in this study is the historical method with four stages, namely heuristics, verification, interpretation, and historiography. Based on the research conducted, it was found that the gubernatorial school which was founded during the Hamengku Buwono VII period became the initial milestone in the modernization of the Yogyakarta Palace bureaucracy through changes in vertical mobility from traditional to modern mobility systems. |
 MK-Mouna Pratika Mulia.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | MK-pdf |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2022 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | computer |
| Tipe Carrier : | online resorce |
| Deskripsi Fisik : | 29 pages : illustration |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| MK-pdf | 11-23-53098423 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20529111 |
