Tata Kelola Kolaborasi merupakan sebuah proses Kerjasama pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan secara Bersama. Secara umum, Tata Kelola Kolaborasi selalu melibatkan seluruh Pemangku kepentingan mulai dari kondisi awal, proses kolaborasi, desain kelembagaan dan kepemimpinan fasilitatif menjadi dimensi utama dalam menjawab permasalahan. Tujuan untuk menganalisis faktor dan proses yang mempengaruhi Tata Kelola Kolaborasi dalam Ekowisata Pesisir di Pulau Bintan Provinsi Kepulauan Riau Penelitian ini mengunakan kualitatif pada Post Positivist dan konstruktivisme dengan teknik analisis data mengunakan teknik triangulasi, dengan instrument NVivo seperti Coding, Kategorisasi serta Linking dalam menganalisasis Proses dan factor yang mempengaruhi Tata Kelola Kolaborasi Ekowisata Pesisir Mangrove di Pulau Bintan Provinsi Kepulauan Riau. Hasil temuan menunjukan factor dan Proses yang mempengaruhi Tata Kelola Kolaborasi pada tingkat formal belum dilaksanakan dengan baik, hal ini dikarenakan strategi kebijakan yang dibuat masih belum maksimal. Ditemukan bahwa aturan dan regulasi belum berjalan dengan baik, ego sektoral pemangku kepentingan, hak dan kewenangan tumpang tindih, serta minim program yang dihasilkan dalam Tata Kelola Kolaborasi itu sendiri. Penyebab utamanya segala fasilitas pendukung dalam Tata Kelola Kolaborasi ekowisata pesisir di Pulau Bintan tidak menjadi prioritas utama. Alternatif dari temuan peneliti mengembangkan Desain Tata Kelola Kolaborasi dengan memperkuat instrument pada dua pendekatan yaitu Pendekatan VUCA serta Pendekatan Penta-Helix dalam Tata Kelola Kolaborasi dalam ekowisata Mangrove pesisir Pulau Bintan. Pengembangan Desain ini berdasarkan, karakteristik, ruang lingkup, situasi dan kondisi atas objek serta lokus yang diteliti dengan menggunakan pendekatan Tata Kelola Kolaborasi yang telah dikonstruksi oleh Ansell & Gash.
Collaborative Governance is a collaboration of stakeholders to achieve common goals. In general, Collaborative Governance always involves all Stakeholders starting from the initial conditions, the collaboration process, institutional design and facilitative leadership are the main dimensions in answering problems. The purpose of this research is to analyze the factors and processes that affect Collaborative Governance in Coastal Ecotourism on Bintan Island, Riau Islands Province. This study uses qualitative Post-Positive and constructivism with data analysis techniques using triangulation techniques, with NVivo instruments such as Coding, Categorization and Linking in analyzing the Process and Factors influencing the Collaborative Governance of Mangrove Coastal Ecotourism on Bintan Island, Riau Archipelago Province. The findings show that the factors and processes that affect Collaborative Governance at the formal level have not been implemented properly, this is because the policy strategy made is still not optimal. It was found that the rules and regulations had not been running well, the sectoral egos of stakeholders, overlapping rights and authorities, and the lack of programs produced in Collaborative Governance itself. The main reason is that all supporting facilities in the Collaborative Governance of coastal ecotourism on Bintan Island are not a top priority. The alternative of the research findings is to develop a Collaborative Governance Design by strengthening the instrument in two approaches, namely the VUCA Approach and the Penta-Helix Approach in Collaborative Governance in Bintan Island coastal Mangrove ecotourism. The development of this design is based on the characteristics, scope, situation and condition of the object and locus under study using the Collaborative Governance approach that has been constructed by Ansell & Gash. |
D-Alfiandri.pdf :: Unduh