:: UI - Tesis Membership :: Kembali

UI - Tesis Membership :: Kembali

Pengelolaan tim koordinasi kabupaten program JPS-BK di Kabupaten Pandeglang tahun 1999-2000

Didi Mulyadi; Purnawan Junadi, supervisor (Universitas Indonesia, 2001)

 Abstrak

Program Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JPS-BK), merupakan upaya pemerintah dibidang kesehatan untuk mengatasi dampak krisis ekonomi terhadap kesehatan keluarga miskin.
Masalah yang diteliti, adalah mendapatkan gambaran mengapa TKK JPS-BK Kabupaten Pandeglang belum melaksanakan semua kegiaan TKK JPS-BK secara optimal dibandingkan dengan petunjuk yang ada, dengan ruang lingkup penelitian studi kasus tentang Pengelolaan TKK JPS-BK dengan pendekatan sistem.
Penelitian dilakukan secara kualitatif, dengan menggunakan data primer dan data skunder. Data primer didapat dari hasil wawancara dengan 7 orang dari TKPP JPS dan TKK JPS-BK, 4 orang Kepala Puskesmas, dan 24 orang Bidan di Desa. Data skunder diperoleh dari telaah dokumen kegiatan JPS-BK Analisa data dilakukan secara manual, dengan menggunakan analisis isi, dengan cara membandingkan hasil penelitian dengan teori pada tinjauan pustaka. Sehingga diperoleh gambaran tentang pengelolaan TKK JPS-BK di Kabupaten Pandeglang.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, TKK JPS-BK di Kabupaten Pandeglang belum melaksanakan kegiatan secara optimal, antara lain : tidak disosialisasikannya SK ketingkat pelaksana, ketidakjelasan tujuan pengelolaan TKK JPS-BK bagi pelaksana program, tidak ada bagan struktur TKK JPS-BK, kurangnya pembinaan tenaga, ketidaksesuaian kebutuhan sarana, ketidaksesuaian alokasi dana, ketidakjelasan pemberian wewenang, tidak ada rincian kerja, tidak ada rencana kerja secara rinci, pengawasan dan evaluasi tidak dilakukan kelapangan, notulen rapat tidak dibuat secara khusus, dan tidak dibentuk UPM di tingkat Kecamatan dan Desa.
Untuk itu disarankan agar TKK JPS-BK Pandeglang melakukan sosialisasi SK, membuat bagan struktur, pembinaan tenaga lebih aktif, membuat rincian kerja, melaksanakan pengawasan dan evaluasi kelapangan, dan membuat notulen khusus. Selain itu harus pula dibentuk UPM di tingkat Kecamatan dan Desa.

Manajerial the TKK of SSN in Health Program in Kabupaten Pandeglang, In the Year 1999-2000A study was conducted within the context of SSN program-the Social Security Network in Health (SSN in Health) program, which is an effort in the health area made by the government to surmount the effect of the economical crisis against the health of poor families. This study was conducted to find some managerial backgrounds why the Kabupaten Coordination Team (TKK) of the SSN in Health Program had not optimally implemented all the TKK of the SSN in Health as compared to the theory.
This is a case study research conducted in Kabupaten Pandeglang used both primary and secondary data. The primary data was obtained from interviews with 7 persons in charge in SSN program, and in SSN in Health Program 4 heads Puskesmas, and 24 Village Midwives. The secondary data used were all necessary documents of the SSN in Health activities.
Data analysis is conducted using content analysis, and by comparing the research results with the theories in the references. The analysis was focused on managerial aspect of the TKK of the SSN in health at Kabupaten Pandeglang.
The research results indicated that the Pandeglang TKK of the SSN in health had not performed their activities optimally, for examples by not socializing the official decree down to the implementers, lack of clarity of managerial structure for the TKK of the SSN in health, lack of guidance, inadequacy of the facilities of the requirements, erroneous fund allocation, unclear authority, no specific work plan, no field supervision and evaluation, no specific minutes of the meeting, and no unit to resolve the community complaints at the Kecamatan of Villages.
So, it is suggested that the Pandeglang TKK of the SSN in health should begin to socialize the decree, to clear the function and responsibility of the local organizational structure, to be more active in giving guidance, to create a work plan, to conduct field supervision and evaluation, and to record all minutes of meeting. A Complaint resolution unit should also be established at the Kecamatan and Villages.

 File Digital: 1

Shelf
 T4425-Pengelolaan tim-TOC.pdf :: Unduh

LOGIN required

 Metadata

No. Panggil : T 4425
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Subjek :
Penerbitan : Depok: Universitas Indonesia, 2001
Program Studi :
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan :
Tipe Konten :
Tipe Media :
Tipe Carrier :
Deskripsi Fisik :
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
T 4425 15-17-301417522 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 71624