Abstract
Menurut (undang-undang No. 23 Tahun 1907 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) dan Undang-undang No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (UUPKPKS) dapat disimpulkan bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia merupakan upaya yang merata melingkupi seluruh warga masyarakat. Oleh karena itu sasaran pembangunan tersebut tidak terkecuali meliputi pula masyarakat- rentan di Indonesia. Salah satu kelompok masyarakat rentan itu adalah wanita pekerja dalam posisi rawan yang perlu diberdayakan keberadaannya. Hal ini disebabkan lebih dari separuh penduduk Indonesia adalah wanita. dimana partisipasi mereka sebagai angkatan kerja cukup besar namun tingkat kesejahteraannya masih rendah, Permasalahan wanita pekerja cukup kompleks meliputi masalah upah, pendidikan, kemiskinan, dll.
Dari sekian banyak permasalahan wanita pekerja masalah lingkungan kerja perlu mendapat perhatian seksama, yang terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Pemberdayaan di bidang ini adalah penting mengingat kesehatan dan keselamatan kerja sering kali terabaikan manakala desakan kebutuhan ekanomi begitu besar sehingga posisi tawar wanita pekerja menjadi lemah di hadapan pengusaha. Selain i.tu, sebagaimana yang dikemukakan dalam undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan yang baik dan sehat maka lingkungan kerja yang baik dan sehat itupun merupakan hak dari para wanita pekerja.
