PENDAHULUANLatar BelakangBadan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut BPK menggunakan suatu Standar Audit Pemerintahan (SAP) dan Panduan Manajemen Pemeriksaan (PMP) untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Proses pemeriksaan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi harus sesuai dengan SAP dan PMP dengan harapan dihasilkan kualitas hasil pemeriksaan yang baik.Kualitas pemeriksaan yang balk tentunya didukung oleh beberapa faktor, diantaranya adalah sumber daya manusia, materialitas temuan dan proses pemeriksaan itu sendiri. Faktor kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari tingginya tingkat pendidikan dan pengalaman seseorang dalam melakukan pemeriksaan. Kemudian faktor materialitas dapat diwakiii oleh variabel nilai nominal temuan atau persentase penyimpangan terhadap total nilai yang diperiksa. Sedangkan variabel yang digunakan dalam faktor proses pemeriksaan adalah penerapan standarisasi pemeriksaan dalam kegiatan pemeriksaan.Dari ketiga faktor tersebut, untuk mengetahui kualitas sumber daya manusia dibutuhkan data dari seluruh perwakilan BPK karenanya dibutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk membahasnya sedangkan bila melihat dari materialitas temuan, dibutuhkan data akurat dari hasil pemeriksaan yang jumlahnya juga banyak. Untuk proses pemeriksaan cukup dibutuhkan standar pemeriksaan yang digunakan BPK dan datanya dapat diperoleh di kantor pusat, karenanya akan lebih efisien bila melihat dari sudut pandang ini.Selanjutnya akan dibahas mengenai faktor proses pemeriksaan karena melalui proses dapat diketahui apakah standar pemeriksaan yang digunakan BPK sudah dilaksanakan oleh pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan. Tahap-tahap yang ditetapkan dalam standar pemeriksaan seharusnya dilalui oleh setiap tim pemeriksa yang akan melakukan pemeriksaan. Apabila standar pemeriksaan diterapkan sebagaimana mestinya, kualitas pemeriksaan seharusnya baik.Dari sampel data Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun Anggaran 2000 masih terdapat temuan yang tidak material, yaitu dengan persentase nilai nominal temuan terhadap total nilai yang diperiksa kurang dari 10%. Ini menunjukkan bahwa kualitas pemeriksaan masih belum maksimal.Untuk mengetahui penyebabnya dapat dilihat dari sudut pandang proses pemeriksaan. Berdasarkan data di atas, penerapan standar pemeriksaan dalam kegiatan pemeriksaan kemungkinan masih terdapat kelemahan. Kelemahan tersebut dapat terjadi pada tahap-tahap yang harus dilalui oleh tim pemeriksa. Dengan mengevaluasi setiap tahapan kegiatan pemeriksaan diharapkan dapat diketahui dimana terdapat kelemahan tersebut sehingga dapat diperbaiki. ]uga melalui perbandingan dengan standar pemeriksaan beberapa negara dapat diperoleh masukan untuk menyempurnakan standar pemeriksaan BPK. |