Penerapan kebijakan aksesibilitas sarana dan prasarana umum bagi penyandang cacat. Studi kasus : Rumah Sakit Umum Cipto Mangunkusumo DKI Jakarta
Heri Nur Hilman;
Purnawan Junadi, supervisor
(Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2004)
|
|
Setiap warga berhak mendapatkan kesempatan untuk menikmati pembangunan. Penyediaan fasilitas umum merupakan hal penting agar dapat menunjang dan mempermudah kegiatan. Fasilitas umum tidak saja hanya untuk warga yang memiliki tubuh normal tetapi juga para penyandang cacat. Sebagai warga kota penyandang cacat mempunyai persamaan hak mendapatkan kemudahan-kemudahan untuk memanfaatkan hasil-hasil pembangunan di perkotaan. Kepedulian terhadap penyandang cacat dengan dikeluarkannya, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No. 468/Kpts/1998 mengenai persyaratan teknis aksesibilitas bangunan dan lingkungan. Untuk mengetahui pelaksanaan penerapan peraturan ini, maka dilakukan penelitian terhadap pelaksanaan penerapan kebijakan aksesibilitas sarana dan prasarana bagi penyandang cacat dan yang menjadi kasus penelitian adalah rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dipilihnya RSCM karma RSCM merupakan rumah sakit berskala nasional sehingga akan menjadi percontohan bagi rumah sakit lainnya dan menjadi rumah sakit rujukan.Untuk mengetahui apakah penerapan peraturan standar aksesibilitas penyandang cacat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo sesuai dengan peraturan atau tidak melaksanakan sesuai kebijakan, dapat dilihat dari hasil nilai standariasi kebijakan aksesibilitas penyandang cacat. Sedangkan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penerapan kebijakan tersebut, maka dilakukan observasi lapangan, check list dan wawancara berpedoman. Sumber informasinya adalah dari pengelola gedung, dinas kesehatan, penyandang cacat dan LSMHasil analisis menunjukkan penerapan kebijakan aksesibilitas di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo pada tahun 2004 tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan akses menurut pengguna fasilitas tersebut. Diketahui bahwa pemahaman pengelola gedung terhadap kebijakan aksesibilitas tidak optimal, hal lain disebabkan kurangnya sosialisasi terhadap peraturan kebijakan dan kurangnya dana. Selain itu masyarakat kurang ikut berperan serta dalam pembangunan aksesibilitas penyandang cacat, dan tidak berjalannya pengawasan dan sanksi oleh yang berwenang sehingga kurang memotivasi untuk melaksankan penyediaan fasilitas aksesibilitas sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Disarankan sosialisasi peraturan kebijakan perlu ditingkatkan melalui pelatihan dan pendidikan untuk mempersiapkan aparat yang handal dalam aksesibilitas. Pelaksanaan pengawasan dan sanksi diterapkan dengan tegas kepada yang melanggar peraturan kebijakan. Policy Implementation of Public Facilities and Infrastructures Accessibility for Disabled Persons (Case Study: Cipto Mangunkusumo Public Hospital DKI Jakarta)All the people of this country should have similar a chance to benefit of development. Provision of public facility is very important to support and facilitate many activities. Public facilities are not only for normal people, but also for disabled persons. Government's attention for disabled persons is realized in Minister of PU RI decree No. 468/Kpts/1998 on Technical Regulation for Accessibility of Buildings and Environment. To assess the implementation this decree, I conducted this research at the Cipto Mangunkusumo Public Hospital (RSCM). As a national hospital, the access for disabled persons could become a model for others.I checked the implementation against standards as stated in the decree and according to disabled persons opinion, Data were gathered through field observation and guided interview. The informants were building manager, the human relation officer of the Center Jakarta District Health, disabled persons and NGO.I found that, the implementation did not match the standard or to disabled persons opinion. In addition, I found that the building manager less understood about that standard, which was related to less socialization of the decree, less investment for the facilities. Furthermore, the communities were less involved in construction stage. No monitoring and punishment for in availability made less motivation to provide the facilities.The study suggested that the government should socialize the decree more through relevant training and education. The government should also more strict in punishing the building manager who are failed to comply with the rules. |
 T 13413-Penerapan kebijakan.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | T13413 |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2004 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | |
| Tipe Konten : | |
| Tipe Media : | |
| Tipe Carrier : | |
| Deskripsi Fisik : | |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| T13413 | 15-19-287732952 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 78233 |
