|
Pangan, khususnya beras merupakan komoditas yang penting dan strategis, karena merupakan kebutuhan pokok manusia yang hakiki yang setiap saat harus dapat dipenuhi. Kebutuhan pangan perlu diupayakan ketersediaannya dalam jumlah yang cukup, mutu yang layak, aman dikonsumsi, dan mudah diperoleh dengan harga yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.Dengan demikian menyerahkan komoditas pangan khususnya beras ke mekanisme pasar adalah kebijakan yang kurang tepat, hal ini sangat terkait dengan ketahanan pangan (food security) rumah tangga.Meskipun harus diakui bahwa mekanisme pasar sendiri tidak mampu berfungsi secara sempurna, tetapi pengalaman empiris membuktikan kegagalan pemerintah memberikan dampak negatif yang lebih besar dibandingkan dengan kegagalan mekanisme pasar sendiri. Namun demikian, tidak semua intervensi pemerintah memberikan hasil yang negatif terhadap perekonomian. Dalam keadaan tertentu untuk mengurangi dampak buruk kepada perekonomian, diperlukan campur tangan pemerintah untuk memperbaikinya.Beberapa permasalahan beras nasional antara lain: (i) luas areal tanaman padi yang cenderung menurun, (ii) subsidi harga input dicabut, (iii) dana penelitian tanaman padi yang terbatas, (iv) kebijakan harga dasar yang semakin tidak efektif karena keterbatasan dana pemerintah, (v) penduduk meningkat, (vi) pendapatan masyarakat meningkat, serta (vii) impor beras yang semakin meningkat akibat peningkatan produksi lebih lambat dari peningkatan konsumsi.Penelitian ini bertujuan melihat pengaruh kebijakan harga dasar gabah dan kebijakan tarif bea masuk impor terhadap pendapatan petani akibat diserahkannya kebijakan perdagangan beras dari monopoli Bulog ke kebijakan mekanisme pasar.Spesifikasi model dalam penelitian ini menggunakan model persamaan simultan dan diduga dengan metode Two Stage Least Squares (2 SLS). Menggunakan data sekunder dengan rentang waktu (time series) dari tahun 1971-2002.Keterbatasan utama peneiitian ini adalah melakukan simulasi peramalan hanya dengan variabel harga gabah absolut, luas lahan, volume beras impor, laju inflasi dan nilai kurs serta tidak menentukan kebijakan yang tepat dalam perberasan Indonesia.Hasil pendugaan model adalah sebagai berikut:Bahwa pendapatan usaha tani tanaman padi dipengaruhi secara positif oleh produksi beras domestik, harga beras domestik, harga gabah absolut dan tidak dipengaruhi oleh kebijakan mekanisme pasar dan kebijakan penerapan tarif bea masuk beras impor.Kebijakan harga dasar gabah yang didekati dengan harga gabah absolut (selisih harga gabah di tingkat produsen dan harga dasar gabah yang ditetapkan oleh pemerintah) berpengaruh positif dalam meningkatkan pendapatan petani.Penyerahan kebijakan perberasan ke mekanisme pasar akan mengancam petani domestik sebab mereka belum slap berkompetisi dengan petani Iuar negeri yang mempunyal luas lahan pertanian lebih luas serta didukung oleh teknologi yang lebih modern (canggih) dibandingkan dengan petani Indonesia yang sebagian besar petani gurem dan cars bercocok tanam masih bersifat subsisten.Produksi beras domestik dipengaruhi secara positif oleh luas lahan, kebutuhan total beras nasional dan bedakala produksi beras domestik berarti luas lahan, kebutuhan total beras nasional dan bedakala produksi beras domestik berbanding lurus dengan produksi beras domestik.Harga beras domestik dipengaruhi secara positif oleh total konsumsi beras nasional, harga beras impor, laju inflasi umum dan harga beras domestik tahun lalu.Harga beras impor yang berlaku di Indonesia dipengaruhi secara negatif oleh volume beras impor dan secara positif oleh nilai kurs Rupiah terhadap US dollar.Kebutuhan beras secara nasional dipengaruhi secara positif oleh penduduk dan dipengaruhi negatif oleh konsumsi makanan jadi/makanan lain. Dengan demikian total kebutuhan beras secara nasional cenderung meningkat seiring dengan pertambahan penduduk dan konsumsi makanan lain/jadi dapat menjadi barang substitusi dari beras.Hasil simulasi kebijakan dengan menaikkan harga gabah sebesar 17 persen, luas lahan 15 persen, dengan asumsi volume beras impor naik 12 persen, inflasi naik 8 persen serta nilai kurs Rupiah terhadap US$ turun 3 persen pada skenario moderat akan meningkatkan pendapatan sebesar 0,0589 persen.Ada pun saran dari hasil penelitian ini antara lain:Kebijakan perberasan melalui penetapan tarif bea masuk perlu dibarengi pula dengan penegakan hukum (law enforcement) mengingat wilayah geografis Indonesia yang luas karena kecenderungan terjadi penyelundupan beras ke negara Indonesia sangat besar.Dalam jangka panjang pemerintah perlu memikirkan program pemberian income support to the farmer, yaitu memberikan transfer uang secara Iangsung kepada petani berdasarkan jumlah produksi yang dijual kepada Pemerintah. Seperti model yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia. Walaupun kebijakan ini merupakan kebijakan yang mahal dari sudut pandang ekonomi, kebijakan ini merupakan bentuk keseriusan keberpihakan pemerintah kepada petani domestik yang sebagian besar hidup dari bercocok tanam padi.Apabila petani padi tidak diberi perlindungan maka jumiahnya akan semakin berkurang karena tidak mampu bersaing dengan sektor non padi dan sektor industri. Dalam jangka panjang hal tersebut akan meningkatkan ketergantungan impor yang besar sehingga dapat mengganggu ketahanan pangan nasional.Perlindungan tersebut tidak dapat dilakukan secara terus menerus karena dihadapkan dengan berbagai kesepakatan internasional yang telah dibuat dengan WTO (World Trading Organization) seperti di dalam Agreement on Agriculture, Asia Pacific Economic Corporation (APEC) dan Asean Free Trade Association (AFTA). |
T 13208-Perubahan kebijakan.pdf :: Unduh