|
Dalam PAP II, Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan yang semakin besar untuk lebih mampu bersaing di pasar global agar memperoleh devisa negara yang makin besar dari sektor non migas, terutama dari sektor pariwisata. Sektor pariwisata diharapkan pada akhir Repelita VII atau tahun 2005 dapat menduduki urutan pertama dalam penerimaan devisa negara menggantikan minyak dan gas bumi. Visi Pemerintah untuk menjadikan pariwisata sebagai sektor andalan dalam konstelasi perekonomian nasional pada akhir Repelita VII mempunyai implikasi yang tidak sedikit terhadap kesiapan sektor-sektor terkait, tidak hanya terhadap penyediaan hotel dan restoran, objek dan daya tarik wisata, tetapi juga terhadap sarana dan prasarana pendukung seperti angkutan darat, laut dan udara serta dukungan sektor telekomunikasi, listrik, air minum dan prasarana lainnya (hardware infrastructure). Penelitian ini ditujukan untuk melihat potensi dan arah pengembangan sektor pariwisata dalam upaya meningkatkan devisa negara, yang kerangka analisisnya secara lintas makro sektoral. Strategi pengembangan serta keunggulan kompetitif sektor pariwisata dapat ditelaah dalam konteks penelitian dari segi input, proses dan output produk pariwisata Indonesia. Jenis penelitian ini adalah studi analisis diskriptif yang didasarkan oleh hasil studi eksplorasi secara deskriptif. Berdasarkan perumusan masalah yang diajukan, maka tujuan penelitian adalah untuk mengungkapkan pemetaan wilayah unggulan serta peluang pasar dalam meningkatkan pemasaran dan promosi wisata; untuk mengetahui alternatif strategi pengembangan dan keunggulan kompetitif; serta untuk mengetahui faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan strategi tersebut. Temuan kajian yang paling penting adalah bahwa peranan Pemerintah/negara akan tetap kuat dan dominan dalam era globalisasi sekarang ini, kompetisi yang bersifat global seakan-akan menjadikan peranan Pemerintah semakin kecil, tetapi pada kenyataannya malah sebaliknya yaitu menjadi semakin besar dan penting. Peranan Pemerintah merupakan faktor penentu (determinant) yang kelima dalam rangka kemampuan untuk berkompetisi. Untuk itu maka pembangunan kepariwisataan bukan saja perlu terpadu secara internal, tetapi yang tidak kalah pentingnya, pembangunan tersebut juga harus serasi dengan pembangunan yang dilakukan oleh sektor lain, makanya koordinasi lintas sektoral derajat tinggi mutlak diperlukan. |
T972-Fathol Babri.pdf :: Unduh