:: UI - Tesis Membership :: Kembali

UI - Tesis Membership :: Kembali

Pelaksanaan dwi fungsi ABRI dalam mekanisme sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia

Wisnu Wardono; Azhary, supervisor; Koesnadi Hardjasoemantri, examiner; Yusril Ihza Mahendra, examiner (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1997)

 Abstrak

Peranan ABRI dalam pencetusan Orde Baru (awal pelaksanaan Demokrasi Pancasila). Setelah mendapat pengalaman pada masa Orde Lama yang dalam masa itu terjadi pertarungan dan persaingan politik yang tidak menentu yang membawa akibat kestabilan negara menjadi goyah, pada masa Orde Baru dilaksanakan usaha-usaha perbaikan sesuai dengan keinginan demi kemurnian Pancasila dan UUD 1945. Orde Baru muncul sebagai koreksi total terhadap penyelewengan-penyelewengan pada masa Orde Lama. ABRI dalam melaksanakan tugasnya baik sesuai dengan fungsinya selaku kekuatan pertahanan-keamanan maupun selaku kekuatan sosial politik telah menampatkan sejak kelahirannya, masa Demokrasi Liberal, masa Demokrasi Terpimpin maupun permulaan Orde Baru sampai saat ini. Khusus dalam mengatasi krisis-krisis politik pada tahun 1965-1967, posisi ABRI adalah yang sangat dominan sebagai satu kekuatan untuk menentukan ke arah mana negara akan dibawa karena pada waktu tersebut tidak adanya satu kekuatan politik lain yang mampu bersaing dengan ABRI setelah lenyapnya kekuatan politik PKI dan kekuasaan Soekarno. ABRI di samping mempunyai kekuatan, tetapi lebih dari itu ABRI memiliki kekuasaan, sedangkan yang memegang kekuasaan itu sendiri menurut Lord Acton "power tends to corrupt, the absolute power tends to corrupt absolutely". Dari segi sosiologi kekuasaan merupakan unsur yang penting dalam masyarakat, maknanya merupakan kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan yang dilancarkan dengan rela maupun dengan secara paksa, akan tetapi ABRI masih berpegang teguh pada janji yang terjelma dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit yaitu kesetiaan pada ideologi negara Pancasila dan UUD 1945, yang di dalamnya terdapat pengakuan terhadap sistem pemerintahan demokrasi yaitu, Demokrasi Pancasila.

 File Digital: 1

Shelf
 T9874-Wisnu Wardono.pdf :: Unduh

LOGIN required

 Metadata

No. Panggil : T-Pdf
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Subjek :
Penerbitan : Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1997
Program Studi :
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : computer
Tipe Carrier : online resources
Deskripsi Fisik : vii, 163 pages ; 29 cm + appendix
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
T-Pdf 15-18-016481987 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 79029