Kebijakan pemajakan atas penghasilan dari bentuk usaha tetap pengusahaan sumber daya panas bumi pada kontraktor kontrak operasi bersama: suatu tinjuan aspek keadilan dan peningkatan Penerimaan Negara
Ompusunggu, Arles Parulian;
Gunadi, supervisor; Azhar Kasim, examiner; R. Mansury, examiner
(Universitas Indonesia, 1998)
|
| Tesis ini merupakan suatu tinjauan analisis dari sisi aspek keadilan dalam perpajakan dan upaya peningkatan penerimaan Negara terhadap kebijakan pemajakan yang berlaku khusus (lex specialis) atas penghasilan Bentuk Usaha Tetap pengusahaan sumber daya panas bumi (geothermal) pada kontraktor Kontrak Operasi Bersama. Penulisan bersifat deskriptif yaitu secara sistematis mengungkap fakta- fakta mengenai kebijakan pemajakan atas penghasilan dengan meneliti sikap atau pendapat pihak-pihak berkepentingan (stakeholder's). Alat analisis yang diterapkan adalah teknik wawancara, kuesioner dan data literature/publikasi bahan kepustakaan. Berdasarkan hasil pengumpulan pendapat sikap pihak- pihak yang berkepentingan ditemukan bahwa secara umum diperlukan penyempurnaan kebijakan pemajakan berupa penyelarasan dengan prinsip- prinsip keadilan dalam perpajakan dan dengan aspek tujuan penerimaan Negara yang wajar. Responden juga berpendapat perlu adanya jenis instrumen pemajakan lain yang dapat menghasilkan penerimaan seperti bentuk Pajak atas sewa sumber daya alam (Resource Rent Tar). Ketentuan pemungutan pajak berupa setoran bagian pemerintah sebesar 34 % dari Net Operating Income dan dianggap sebagai pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan dan jenis pajak lainnya (all inclusive tax) yang hanya diatur dalam Kontrak Operasi Bersama sebagai penjabaran atas aturan khusus yang ditetapkan Menteri Keuangan, ternyata dalam pelaksanaan menimbulkan dampak diskriminatif dan sulit menghasilkan kontribusi penerimaan Negara. Terbukti selama kurang lebih 15 (lima belas tahun) pengusahaan sumber daya panas bumi belum ada pemasukan uang ke Kas Negara. Penerapan instrumen fiskal tunggal seperti ini jelas bertentangan dengan kaidah prinsip keadilan dalam perpajakan sesuai dengan pengertian adil dari asas "equity" Adam Smith dalam the cannons of taxation mengharuskan bahwa pemungutan pajak sebanding dengan kemampuan membayar dan kesepadanan manfaat yang diterima dari Negara. Demikian juga dengan konsep keadilan vertikal yang menghendaki pembedaan tarif pajak seyogianya di dasarkan atas jumlah seluruh penghasilan dan bukan karena beda sumber atau jenis penghasilan. Sedangkan dengan konsep keadilan horizontal menghendaki pengenaan pajak atas penghasilan didasarkan atas jumlah seluruh penghasilan tanpa membedakan sumbernya. Sehubungan dengan upaya peningkatan penerimaan yang menghendari diskriminasi maka ketentuan pemajakan atas penghasilan BUT pengusahaan sumber daya panas bumi pada Kontraktor Kontrak Operasi Bersama sudah waktunya di ubah dan di cari ketentuan yang selaras dengan UU Perpajakan terutama undang- undang Pajak Penghasilan. |
 T5308-Arles Parulian Ompusunggu.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | T-Pdf |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok: Universitas Indonesia, 1998 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | computer |
| Tipe Carrier : | online resource |
| Deskripsi Fisik : | xiv, 101 pages : illustration ; 30 cm + appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| T-Pdf | 15-18-037153945 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 79912 |
