Penolakan Inggris dalam penggunaan Euro sebagai mata uang nasional (1999-2002)
Risma Kemala Sari;
Evi Fitriani, supervisor
(Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004)
|
| Tesis ini mengkaji tentang penolakan Inggris dalam penggunaan Euro sebagai mala uang nasional. Data primer yang digunakan adalah situs jaringan milik pemerintah, sedangkan data sekunder diperoleh dan buku-buku yang membahas tentang Inggris, Uni Eropa dan Penyatuan Moneter Eropa.Dalam mengkaji masalah ini, teori yang digunakan adalah tentang proses pengambilan kebijakan yang dikemukakan oleh Snyder. Teori ini digunakan untuk mengetahui aktor-aktor apa saja yang berpengaruh dalam pengambilan kebijakan Inggris yang menolak bergabung dalam penyatuan moneter Eropa. Teori ini juga melihat bagaimana interaksi antar aktor sehingga dihasilkan kebijakan tersebut.Hipotesa penelitian ini adalah Inggris menolak penggunaan Euro sebagai mata uang nasional karena pertimbangan ekonomi politik yang dilakukan para pembuat kebijakan. Aktor yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan Inggris adalah ada empat yaitu Parlemen, Eksekutif, Bank Of England dan opini publik. Parlemen Inggis dikuasai oleh dua partai besar yaitu Partai Buruh, sebagai pemenang pemilu dan Partai Konservatif, sebagai oposisi. Berkuasanya Partai Buruh di parlemen membuat parlemen bersikap pro-UE berdasarkan platform Partai Buruh Baru yang pro-UE. Eksekutif Inggris yang berpengaruh dalam kebijakan tentang UE adalah Perdana Menteri dan Chancellor of the Exchequer. PM Inggris Tony Blair adalah salah satu aktor sentral yang membawa Partai Buruh Baru untuk bersikap pro-UE. Chancellor of The Exchequer adalah "orang " Partai Buruh, sehingga otomatis bersikap pro-UE. Aktor lain yang mempunyai pengaruh dalam membentuk kebijakan Inggris terhadap UE adalah Bank of England.Pada 1998, telah dilakukan reformasi sehingga Bank Of England menjadi organisasi yang pro-UE. Aktor terakhir yang juga berperan dalam pembentukan kebijakan Inggris tentang UE adalah opini publik. Opini publik yang berkembang di Inggris dapat dilihat dari masukan yang diberikan kelompok kepentingan. Kelompok bisnis dan kelompok buruh adalah kelompok kepentingan yang juga bersikap Pro-UE sedangkan kelompok media adalah kelompok kepentingan yang menolak keanggotaan Inggris dalam Penyatuan Moneter Eropa. lnteraksi antar aktor inilah yang kemudian menghasilkan kebijakan yang menolak bergabung dengan Penyatuan Moneter Eropa. |
 T13776-Penolakan Inggris-TOC.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | T13776 |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | |
| Tipe Konten : | |
| Tipe Media : | |
| Tipe Carrier : | |
| Deskripsi Fisik : | xi, 114 hlm. ; 30 cm. |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| T13776 | 15-19-908883333 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 81003 |
