Kebijakan pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang diterapkan pemerintah saat ini adalah untuk meringankan beban pajak, baik bagi kalangan pengusaha maupun bagi masyarakat sebagai konsumen. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 6 tahun 2003 tanggal 20 Januari 2003 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 145 tahun 2000 tentang kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah. Hal ini disebakan karena pemerintah ingin memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam penanganan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) atas Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah.Produk telekomunikasi juga dikategorikan sebagai barang mewah. Karena itu, dampak dari pembebasan PPnBM bagi investasi di bidang pelayanan jasa telekomunikasi juga menjadi bagian penting yang harus diketahui lebih lanjut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan hubungan antara pembebasan PPnBM dengan tingkat investasi di bidang jasa telekomunikasi.Jenis penelitian ini adalah penelitian survai dengan metode kuantitatif. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui hubungan antara kebijakan pembebasan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dengan investasi bidang usaha jasa telekomunikasi yang diimpor oleh pengusaha jasa telekomunikasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh importir yang mendapat fasilitas pelayanaan Pembebasan PPnBM di lingkungan kerja Wilayah Kerja KPBC Soekarno Hatta. Importir yang sudah diujicoba dan yang telah ditetapkan mendapat kebijakan pembebasan PPnBM berjumlah 4 perusahaan yakni PT. Exelcomindo Pratama, PT. Indosat, PT. Telekomunikasi Selular dan PT, Ericsson Indonesia. Sedangkan sample penelitian berjurnlah 20 orang.Penelitian ini menggunakan dua macam teknik analisis, yaitu analisa deskriptif dan analisa inferensial. Analisa deskriptif bertujuan untuk menggambarkan data hasil pemrosesan data yang terekam dalam lembaran koding yang merupakan jawaban responder untuk setiap pertanyaan yang diajukan. Analisis inferensial untuk menguji hipotesis apakah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak. Analisis ini dilakukan setelah seluruh data yang ditanyakan melalui kuisioner masuk, lalu diberi kode dan skor berdasarkan variabel dan kemudian diolah dengan menggunakan SPSS (Statistical Package for Social Sciences) versi 10.Hasil penelitian ini adalah bahwa pada tingkat signifikansi 0,05 terdapat hubungan positif antara variabel pembebasan PPnBM dengan variable investasi di bidang jasa telekomunikasi. Akan tetapi hubungan ini sangat lemah. Hal tersebut ditunjukkan oleh koefisien korelasi sebesar 0,1485. Begitupun halnya setelah dikontrol oleh variabel lain, misalnya faktor perizinan dengan koefisien korelasi sebesar 0,0248, faktor market dengan koefisien korelasi sebesar 0,1261, dan faktor keamanan dengan koefisien korelasi sebesar 0,0746.Karena itu, rekomendasi penelitian ini secara praktis pemerintah (Departemen Keuangan) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) seharusnya berkoordinasi dengan instansi lain yang terkait dalam memutuskan sebuah kebijakan. Agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar merupakan solusi yang berkontribusi dalam meningkatkan investasi, khususnya investasi di bidang jasa telekomunikasi. Secara akademis, penelitian ini merupakan rangsangan bagi keberlanjutan lahirnya penelitian serupa khususnya di bidang perpajakan.
The policy of sale tax free over the luxurious product which is fixed by the government is to loosen tax obligation, either for the entrepreneurs or society as consumer. That policy is written on government regulation (PP) of Indonesia Republic number 6, on 20 January 2000 about product category which is touched sale tax of luxurious product. That happened because the government want to give the law certainty and justice in handling sale tax over the luxurious product over product category which is touched sale tax of luxurious product.Also, telecommunication product is categorized as the luxurious product. Because of that, the impact from the sale tax free over the luxurious product for investment in the telecommunication service become the important part to be known moreover. The aim of this research is to explain correlation between the freedom of the sale tax over the luxurious product with investment degree in the telecommunication service field.This research is survey research with quantitative method. In this research, researcher want to know correlation between the freedom of sale tax over the luxurious product with the investment in the telecommunication service field which is imported by the telecommunication entrepreneur. Population in this research is all of the importer who get freedom service facility in the work environment of work region of KPBC Soekamo Hatta-Jakarta. The importers who have been examined and have been confirmed to get the freedom of sale tax which amount four corporate, they are; Exelcomindo Pratama Corporation,Indosat Corporation, Telekomunikasi Selular Corporation, and Indonesia Ericsson Corporation. And the sample of this research is twenty person.This research uses two technical analysis, descriptive analysis and inferential analysis. Descriptive analysis purposes to illustrate the document processing that record in coding paper as answer for every questioner that present. Inferential analysis purposes to experiment the hypothetical research, does the hypothetical that present is accepted or leaved. This analysis is done after all of document questioner that questioned entranced, than the document to be coding and scoring based on the variable and to be process with version 10 of SPSS (Statistical Package for Social Sciences) method.This research yield is that at 0,05 signification there is positive correlation between the freedom of sale tax over luxurious products with investment on telecommunication service viewed. But, this correlation is week that showed by the correlation coefficient amount 0,1485. As soon as possible after controlled by the others variable, such as submit factor with the correlation coefficient amount 0,0248, by the market factor with the correlation coefficient amount 0,1261, and the last by the security factor with the correlation coefficient amount 0,0746.There for, the practical recommendation from this research is how the government (Ministry of Finance) especially Tax of General Directorate (DIP) should coordinate with the others institution that relevant to make the public policy. This mechanism aims to be produced the policy that saluted and contributed in the infestation, especially telecommunication infestations. And academically, this research aims to stimulate the same continued research especially in the tax yield. |
T 14209 Hubungan kebijakan.pdf :: Unduh