Analisis implementasi kebijaksanaan program pembangunan prasarana kota terpadu (P3KT) dalam rangka optimasi pelayanan publik: studi kasus pelayanan airbersih di kota Tasikmalaya
H. Siti Sandang;
Sudarsono Hardjosoekarto, supervisor; Azhar Kasim, examiner; Bhenyamin Hoessein, examiner
([Publisher not identified]
, 1995)
|
|
ABSTRAK Program pembangunan prasarana kota terpadu merupakan model pembangunan kota di dalam nuansa keterpaduan potensi seperti sumberdaya penopang prasarana. potensi teknologis, koordinasi terpadu kelembagaan terkait dan keterpaduan perundang-undangan, untuk menopang perwujudan penyediaan air bersih. pengendalian air kotor, pengendalian drainage, pembangunan jalan, program perbaikan kampung, penyediaan sarana sosial dan sarana umum. Dalam proses pembangunan air bersih perkotaan. ditempuh melalui tahapan-tahapan pengambilan keputusan. mulai dari tingkat kebijaksanaan, tingkat institusional, tingkat organisasi sampal tingkat operasi. Secara institusi, awal pengambilan keputusan melibatkan instansi Pemerintah Daerah TK. II dan Pemerintah Tingkat I serta instansi Pemerintah Pusat. Berlandas pada hasil penelitian pembangunan air bersih di Kota Tasikmalaya, hasilnya mencoba melihat keterpaduan pembangunan melalui untuk mencapai tujuan-tujuan keterpaduan pembangunan prasarana kota, sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai pelayanan publik. Penelitian kasus pembangunan air bersih di wilayah Kota Tasikmalaya, merupakan upaya penelitian yang menitikberatkan pada upaya melibatkan koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan pembangunan; seberapa jauh konsistensi keputusan pembangunan ditetapkan pada level kebijaksanaan, kontinum pada level Institutional, Organizational Level sampai pada Operational level dan Out-Come. Indikator penelitian yang diperoleh dari kondisi keberadaan proyek pembangunan air bersih di lapangan (Kotatif Tasikmalaya) terdapat deviasi (penyimpangan) dilihat dari waktu penyediaan, biaya yang disediakan dan penambahan dan perubahan-perubahan teknik keenjiniringan dan bentukbentuk adendum kerja lainnya. Kesalahan-kesalahan yang terjadi pada tingkat teknis proyek ternyata bisa disebabkan oleh kesalahan-kesalahan yang terjadi pada tingkat kebijaksanaan. Tingkat strategic. tingkat operasional dan pada tingkat teknis. Pada tingkat kebijaksanaan statment keuangan, statement teknis. statement non-teknis/peraturan/ketetapan berdampak pada lnstitusional Level, Organization level sampai Technicallevel di tingkat operasional. Keputusan penetapan pinjaman dalam mata uang asing. keputusan memilih teknologi yang berasal dari luar negeri dan berhadapan dengan masalah delivery ; atau adanya keputusan-keputusan baru dilaksanakan pada tingkat kebijaksanaan. Kesemuanya akan digambarkan dalam proses penelitian dan pada tahap selanjutnya diberikan rekomendasi untuk penyempurnaan koordinasi pembangunan dalam wahana keterpaduan, baik pada Tingkat Pusat, Pemerintah Daerah Tk. I sampai pada Pemerintah Daerah Tk. II, termasuk lingkup lembaga vertikal yang diatur melalui asas dekonsentrasi. |
 T8977-H Siti Sandang.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | T-Pdf |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | [Place of publication not identified]: [Publisher not identified], 1995 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | computer |
| Tipe Carrier : | online resource |
| Deskripsi Fisik : | xiii, 207 pages : illustration ; 30 cm + appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| T-Pdf | 15-18-177954269 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 81410 |
