ABSTRAK
Kemiskinan struktural pada hakekatnya disebabkan oleh adanya kepincangan kebijakan publik yang dirasakan oleh masyarakat sejak zaman kolonial sampai pada zaman kemerdekaan.
Untuk mengentaskan kemiskinan, Pemerintah telah menggariskan berbagai kebijakan, dan terakhir adalah melalui Program Inpres Desa Tertinggal (IDT). Melalui program ini, masing-masing Kelompok Swadaya Masyarakat di Desa tertinggal, diinjeksikan bantuan dana, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, Pendamping dan Bantuan Teknis, agar masyarakat termotivasi untuk mandiri dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya.
Masyarakat miskin yang diteliti di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi yaitu di Desa Cijengkol, Cicantayan dan Neglasari temyata telah menderita kemiskinan struktural sebagaimana dimaksud diatas. Mereka hanya memiliki lahan pekarangan seluas 0,01 HA dan hanya 36% diantara mereka yang memiliki sawah, itupun sangat terbatas yaitu 0,03 HA per-Kepala Keluarga, dengan demikian mereka ini tidak akses terhadap peluang-peluang kebijakan pembangunan pertanian seperti Bimas, Inmas, KUD, yang pada umurnnya melayani petani berlahan luas atau 0,5 HA keatas. Sebagian besar penduduk Desa Neglasari (98 %) dan penduduk Desa Cijengkol (83 %) masih berada dalam kebodohan. Pada awal peluncuran Program IDT tampak ada gejala munculnya Kelompok pemburu Rente Ekonomi untuk mengambil nilai tambah dari program IDT, sementara Sosialisasi kebijakan belum efektif, namun kemungkinan tersebut segera dapat diwaspadai masyarakat.
POKMAS IDT yang menjadi KOR dari kebijakan ini telah memahami partisipasi, menjadi pusat informasi, pengembangan jati diri, demokrasi, otonomi, dan pengembangan usaha-usaha ekonomi rakyat, dimana kesemuanya itu merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemberdayaan masyarakat.
Pendapatan masyarakat di lokasi penelitian telah menunjukkan peningkatan, dibarengi dengan kemampuan memupuk modal, menggulirkan dana, mampu membayar pajak, akses ke dunia Perbankan dan membentuk Koperasi Sendiri. Mereka sekarang bukan lagi sekedar "Role Player" yang telah ditetapkan peranannya oleh "Top Down" tanpa berdaya menyampaikan aspirasinya, akan tetapi mereka telah menjadi subjek yang berinisiatif mampu menetapkan peranannya dan percaya diri.
Mereka telah menyadari berbagai masalah yang mereka hadapi, menganalisa potensi lokal dan peluang yang mungkin diraih, analisa musim kritis, hambatan dan ancaman. Sebagian besar dari mereka (74,60 % dari responden) telah mampu merencanakan usaha-usaha produktifnya sebagai bukti nyata dari awal kemandirian masyarakat. Sistem dan mekanisme pelaksanaan program IDT secara prinsip dapat diterapkan pada desa-desa non IDT dengan memperhatikan kondisi lokal spesifik yang beraneka ragam di seluruh Indonesia. |
T3920-Ismet Lubis.pdf :: Unduh