Penerapan prinsip good corporate governance dilingkungan pt (persero) pelindo iv (studi kasus perjanjian kredit antara PT (Persero) Pelindo IV dengan BII)
Adhisty Melani Maklin;
Rosa Agustina, supervisor
(Universitas Indonesia, 2006)
|
| Konsep Good Corporate Governance merupakan suatu sistem yang mengatur korporasi untuk meningkatkan kemakmuran bisnis secara accountable dengan meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang tanpa mengabaikan staketholders lainnya. Dalam menerapkan prisip GCG maka akan memberikan kejelasan fungsi, hak, kewajiban dan tanggung jawab antara pihak-pihak yang berkepentingan atas perusahaan yang mencakup kontrol internal dan eksternal yang efektif serta keseimbangan antar organ perusahaan dan keseimbangan eksternal antar shareholders. Berdasarkan hal tersebut, timbul pertanyaan yaitu bagaimana penerapan prinsip-prinsip GCG pada BUMN khususnya PT.(Persero) PELINDO IV dan apakah perjanjian kredit antara PT (Persero) PELINDO IV dengan BII telah menerapkan konsep GCG.Untuk mencari jawaban atas pertanyaan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian normatif atau disebut juga metode penelitian kepustakaan (Library Research). Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh jawaban atas pertanyaan yaitu sejak tanun 2004 PT.(Persero) PELINDO IV telah mencanangkan untuk menerapkan prinsip GCG yaitu dengan adanya buku panduan GCG di lingkungan Perusahaan selain bertujuan untuk menciptakan praktik-praktik yang sehat dalam menjalankan kegiatan perusahaan, juga untuk mematuhi peraturan yang dikeluarkan Menteri BUMN NO.117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik GCG pada BUMN.Perjanjian kredit yang diadakan antara PT.(Persero)PELINDO IV dengan BII pada tanggal 8 Desember 2004 telah melalui tahapantahapan yang sesuai dengan prinsip GCG bahwa sebelum perjanjian diadakan Direksi Perseroan telah mendapat persetujuan dari Menteri BUMN dan Komisaris Perseroan dan manajemen perusahaan mengadakan proses seleksi kreditur dimana BII memberikan penawaran yang paling rendah. Klausul-klausul yang tercantum dalam perjanjian tersebut telah memenuhi ketentuan yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya suatu perjanjian. |
 T 16347-Penerapan prinsip.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | T16347 |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok: Universitas Indonesia, 2006 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | |
| Tipe Konten : | |
| Tipe Media : | |
| Tipe Carrier : | |
| Deskripsi Fisik : | vii, 73 hlm. : ill. ; 28 cm. + lamp. |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| T16347 | 15-20-434454085 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 85835 |
