Klausula arbitrase dalam suatu perjanjian dan kepailitan

Sri Murdawati; Kurnia Toha, supervisor (Universitas Indonesia, 2003)

Perekonomian di Indonesia mengalami perubahan yang

drastis dengan terjadinya gejolak moneter pada

pertengahan tahun 1997 yang lalu. Hal tersebut juga

berakibat dan berpengaruh terhadap kemampuan dunia usaha

itu sendiri dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang

atau prestasi kepada kreditur. Kepailitan adalah

ketidakmampuan untuk membayar dari seorang debitur atas

utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Kewenangan

absolut bagi Arbitrase untuk menyelesaikan perselisihan

hanya sampai sejauh isi perjanjian saja dan bila terjadi

perselisihan dan dapat diperdamaikan maka yang berwenang

adalah Arbitrase itu sendiri, sedangkan apabila ada

permohonan pailit maka Arbitrase tidak berhak karena

yang berhak adalah pengadilan niaga sebagai peradilan

khusus yang sudah diatur sendiri dalam Undang-Undang

No.4 Tahun 1998 mengenai Kepailitan. Kewenangan

Pengadilan Niaga adalah kewenangan absolut dalam hal

menerima dan memeriksa serta memutuskan tentang

permohonan pailit, hal ini berbeda dengan kewenangan

absolut .Arbitrase dimana setiap perjanjian yang telah

mencantumkan klausula Arbitrase yang dibuat para pihak

menghapus kan kewenangan pengadilan negeri untuk

menyelesaikan setiap perselisihan.

Shelf

T16684-Sri Murdawati.pdf :: Unduh

No. Panggil :	T16684
Entri utama-Nama orang :	Sri Murdawati, author


Entri tambahan-Nama orang :	Kurnia Toha, supervisor
Entri tambahan-Nama badan :	Universitas Indonesia. Fakultas Hukum

Subjek :	Bankruptcy -- Conflict of laws
Penerbitan :	Depok: Universitas Indonesia, 2003
Program Studi :	Kenotariatan

No. Panggil	No. Barkod	Ketersediaan
T16684	15-19-774803860	TERSEDIA

Ulasan:

Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 87255

:: UI - Tesis Membership :: Kembali