Pemanfaatan hak-hak atas tanah pada kawasan pantai Parangtritis dan pantai Parangkusumo di Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Radian Nurcahyo;
Arie Sukanti Sumantri, supervisor
(Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006)
|
| Hak atas tanah pada kawasan pantai merupakan salah satu substansi yang terdapat dalam rancangan undang-undang hak tanah, rencana pengaturan hak tanah pada kawasan pantai tersebut perlu diperhatikan kawasan yang ditarik sepanjang100 (seratus) meter dari bibir pantai atau dikenal sebagai daerah sempadan pantai, hal ini dikarenakan kawasan sempadan pantai merupakan kawasan yang dilindungi dan berpotensi menentukan kelestarian atau kerusakan wilayah pantai yang di.sebabkan faktor alami atau buatan manusia, pokok permasalahan yang perlu diperhatian terhadap kawasan sempadan pantai adalah dari sisi penerapan peraturan perundang-undangan pertanahan nasional pada kawasan tersebut. Bila peraturan perundang-undangan pertanahan nasional yang mengatur mengenai hak-hak atas tanah sudah diterapkan pada kawasan pantai dan tidak terjadi masalah, tentu tanah pada kawasan pantai akan dapat dimanfaatkan dengan baik, hal inilah yang mendorong penulis melakukan penelitian menggunakan metode studi kepustakaan dan tinjauan lapangan dengan melakukan pengamatan langsung pada lokasi obyek penelitian serta wawancara dengan respondenguna mendapatkan jawaban atas permasalahan penerapan hak-hak atas tanah yang diatur dalam ?Undang-Undang Pokok Agraria?. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Penerapan hak-hak atas tanah dalam Undang-Undang Pokok Agraria belum sepenuhnya efektif dilaksanakan di kawasan sempadan pantai karena di daerah sempadan pantai tersebut hanya terdapat hak menumpang di atas tanah dengan status tanah Sultan Ground. Dimana status tanah Sultan Ground tidak diakui lagi semenjak adanya Undang-Undang Pokok Agraria. Hal ini menjadi tugas bagi praktisi maupun akademisi hukum pertanahan untuk lebih berperan aktif memikirkan solusi permasalahan yang terjadi pada kawasan pantai, untuk selanjutnya dari hal tersebut dapat dilakukan reformasi pengaturan hak atas tanah pads kawasan pantai dengan penentuan kebijakan yang tepat dan bermanfaat bagi terwujudnya kepastian hukum penguasaan hak atas tanah pada kawasan pantai, sehingga hak-hak atas tanah yang berada pada kawasan pantai akan dapat dimanfaatkan secara optimal. |
 T16383-Radian Nurcahyo.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | T16383 |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | unmediated ; computer |
| Tipe Carrier : | volume ; online resource |
| Deskripsi Fisik : | viii, 76 hlm. ; 30 cm. + lamp. |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| T16383 | 15-20-292253951 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 88446 |
