Kalimantan Selatan merupakan salah satu Propinsi di Indonesia yang memiliki potensi sumber daya alam yang cukup melimpah dan tersebar di seluruh wilayah Kabupaten/ kota, salah satunya sumber daya mineral batubara. Berkaitan dengan pertambangan batubara di daerah ini, pada awalnya dimulai pada tahun 1984 yang dikerjakan KUD, selanjutnya produksinya meningkat dengan cepat setelah perusahaan kontraktor PT. Tambang Bukit Asam yaitu PT. Arutmin Indonesia dan PT. Adaro Indonesia yang dimulai sejak awal 1990 an beroperasi di Kalimantan Selatan. Produksi batubara di Kalimantan Selatan meningkat terus sejalan dengan meningkatnya usaha pertambangan batubara di daerah ini baik yang dilakukan oleh Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan swasta nasional dalam bentuk Kuasa Pertambangan. Dalam perkembangannya, masih banyak dan luas wilayah PKP2B/KP yang belum dieksploitasi sampai saat ini, sehingga menimbulkan terjadinya kasus pelanggaran hukum di sektor pertambangan diantaranya kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI) di Kalimantan Selatan. Kegiatan ini dimulai sejak tahun 1989 dan terus berkembang sampai saat ini, yang dalam operasionalnya mempergunakan alat-alat berat seperti exavator, buldoser maupun truk dll. Realitas kondisi di lapangan yang ditimbulkan oleh PETI sejak tahun 1990 di Kabupaten Banjar dan terus merambah ke Kabupaten lainnya yang sampai sekarang dapat dianggap sudah berada pada tingkat yang mengkhawatirkan dan juga berdampak negatif. Sebagai akibat dari kegiatan pertambangan batubara tanpa ijin ini timbul berbagai masalah yang berkembang di daerah antara lain, hilangnya pendapatan negara atas pajak dan royalti, pencemaran dan kerusakan lingkungan, pemborosan energi dan sumber daya mineral, gangguan kesehatan, hambatan dalam iklim usaha dan investasi dll. Berbagai upaya dan langkah untuk mengatasi hal tersebut, baik yang sifatnya preventif, persuasif maupun refresif telah dilaksanakan oleh pihak Pemerintah Daerah dengan pihak-pihak terkait, namun demikian kegiatan PETI batubara dilapangan tetap saja berjalan.
South Kalimantan represents one of provinces in Indonesia having enough huge natural resources and distributed in whole regency/city region, one of its natural resources is coal. In connection with coal mining in this region, at the beginning was started in 1984 managed by KUD, further its production increased rapidly after Contractor Company of PT. Tambang Bukit Asam, namely PT. Arutmin Indonesia and PT. Adaro Indonesia began to operate since I990s in South Kalimantan. Coal production in South Kalimantan rapidly increased in line with the increase of coal mining business in this region either managed by Coal Mining Exploration Work Agreement (PKP2B) and national private in form of mining power. In its development, it still many and width of PKP2B/KP regions not exploited yet until this recent time, so that it was arisen out violations in field of mining such as mining activity without permit (PETI) in South Kalimantan. This activity was started since 1989 and continously developed until this time, that in its operational used heavy equipment such as excavator, bulldozer and truck, etc. The reality in field arisen out by Illegal mining since 1990 in Banjar regency and continuously spread to other regency until now could be assumed having position at afraid level and also could create negative impact. As the cause of coal mining activity without permit could create various problems developed in said area such as: the loss of state income on tax and royalty, environment pollution and damages, energy and mineral resources waste, health disturbances, and obstacles in business and investment climate, etc. Various efforts and steps for handling said matters, either having preventive, persuasive or repressive characters have been conducted by Local Government with related parties, but the activity of illegal coal mining in field is still continuously run. |
T 16416-Penegakan hukum.pdf :: Unduh