Penelitian ini bertujuan membuat model dasar penentuan alokasi anggaran yang optimal dalam pengelolaan kebersihan kota peserta Program Bangun Praja.Data yang digunakan berupa data 39 kota yang mengikuti Program Bangun Praja pada tahun 2003/2004 diambil dari Kantor Kementerian Lingkungan Hidup c.q Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.Metode analisa yang digunakan adalah regresi linier berganda, dengan variabel terikat besar anggaran kebersihan kota dan variabel bebas berupa jumlah penduduk terlayani, luas layanan, jumlah alat angkut, sampah terangkut, letak TPA dan jumlah personil. Pendugaan dilakukan dengan metode Ordinary Least Square (OLS).Dari hasil analisa tersebut diperoleh model terbaik. Model tersebut adalah bahwa anggaran kebersihan kota dipengaruhi terbesar oleh variabel jumlah alat angkut (ALAT), jumlah penduduk yang terlayani (JPT), jumlah personil (PERSON), dan jumlah pasar (PSR). Koefisien determinasi yang ditunjukkan sebesar 0,8687. Dengan menggunakan alat analisa EVEWS 3.1 diperoleh probabilitas t variabel ALAT sebesar 0,0468, variabel JPT sebesar 0,0248, variabel PERSON sebesar 0,0101 dan variabel PSR sebesar 0,0000, lebih kecil dari a 5%. Persamaan model tersebut adalah ANGG =-2596,5010+15,79316 ALAT+0,005627 J PT +3,908995 PERSON+396,1444 PSR.Simulasi dilakukan pada 5 kota, Kota Jakarta Utara, Bandung, Depok, Surakarta dan Salatiga. Nilai tingkat kebersihan kota-kota tersebut berdasar penilaian Program Bangun Praja relatif rendah dibanding dengan kota lain. Kenyataan ini didukung dengan dari hasil simulasi bahwa jumlah anggaran pengelolaan kebersihan kota di bawah estimasi anggaran.Kesimpulan penelitian ini adalah Model alokasi anggaran kebersihan kota peserta Program Bangun Praja yang diajukan cukup baik untuk menjelaskan pola penentuan alokasi anggaran kebersihan kota (data KLH tahun 2004). Variable yang berpengaruh besar adalah jumlah alat angkut, jumlah penduduk yang terlayani, jumlah personil, dan jumlah pasar.Dari hasil simulasi, dengan sumber daya yang ada agar kota-kota tersebut dapat manambah tingkat kebersihan kotanya harus pula meningkatkan jumlah anggaran pengelolaan kebersihan kota. |